PKS: Evaluasi Akhir Tahun Jokowi, 'Jauh Panggang dari Api'

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini (tengah).
Sumber :
  • VIVA.co.id/Istimewa

VIVA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, evaluasi akhir tahun Pemerintahan Joko Widodo masih belum maksimal. Salah satunya sektor ekonomi yang dianggap perlu perbaikan lantaran masih jauh panggang dari api.

Resmi! PKS Usung Imam Budi Hartono Jadi Bakal Calon Wali Kota Depok

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, memang ada pencapaian di era Jokowi dengan pembangunan infrastruktur. Tapi, ada catatan yaitu terkait kesejahteraan rakyat yang belum meningkat.

"Tapi, kita tidak boleh abai pada rendahnya capaian ekonomi secara umum terutama dalam aspek fundamental kesejahteraan rakyat. Masih jauh panggang dari api," kata Jazuli dalam keterangannya, Selasa, 12 Desember 2017.

Nasdem dan PKS Diskusi Ikut Koalisi atau Oposisi, Surya Paloh: Masih Dikaji, Belum Final

Jazuli menekankan, pertumbuhan ekonomi yang masih kurang optimal. Hal ini mempengaruhi kemampuan pemerintah menekan persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan.

"Jumlah penduduk miskin melonjak pada Maret 2017. Sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor-sektor yang rendah dalam tingkat pendidikan sehingga, relatif sulit menekan ketimpangan pendapatan," ujar Jazuli.

Koalisi Perubahan Selesai, Surya Paloh Tetap Ingin Bina Hubungan Baik Dengan PKS

PKS juga menyinggung perlambatan peran sektor-sektor penyerap tenaga kerja seperti pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan. Sektor ini dinilai menurun karena minimnya stimulus pemerintah. "Stimulus pemerintah minim baik segi pembiayaan maupun nonpembiayaan," tuturnya.

Sementara, anggota Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo mengatakan, sebaiknya di sisa pemerintahan Jokowi memperhatikan perbaikan signifikan. Menurut dia, secara politik meski memanas, tapi ekonomi global diproyeksi membaik.

Ia menambahkan, stimulus pesta demokrasi politik secara serentak menjadi bagian yang tak terpisah dari optimisme pencapaian pertumbuhan ekonomi 2018. "Pemerintah kita harapkan tidak mengintervensi ekonomi dengan kenaikan harga-harga barang, yang berpotensi menekan daya beli," ujar anggota Komisi V DPR tersebut. (mus)
    

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya