- Whatsapp Group
VIVA – Beredar Surat Ketua DPR Setya Novanto yang meminta pimpinan DPR agar memberikan kesempatan terhadapnya dalam proses hukum yang diajukannya lewat praperadilan. Novanto meminta agar pimpinan DPR tak menggelar rapat pleno pimpinan.
"Saya mohon pimpinan DPR RI lainnya dapat memberi kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya, dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno," kata Novanto seperti dikutip dalam surat yang beredar, Selasa, 21 November 2017.
Novanto juga meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tak menggelar sidang membahas nasib pergantiannya sebagai Ketua dan anggota DPR.
"Sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku Ketua DPR RI maupun selaku anggota dewan. Demikian permohonan disampaikan," jelas Novanto.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan surat tersebut dari Setya Novanto. Menurut dia, Novanto masih sebagai Ketua Umum Golkar yang sah menegaskan belum ada rekomendasi dari Partai Beringin.
"Surat itu berikan informasi bahwa Ketum Golkar mengambil keputusan untuk memproses atau menunda proses pergantian Ketua DPR sampai proses hukum diselesaikan," tutur Fahri.
Berikut surat Setya Novanto yang ditujukan kepada pimpinan DPR
“Bersama ini saya selaku Ketua DPR RI sedang menghadapi kasus hukum proyek E-KTP yang disidik oleh KPK. Saya mohon pimpinan DPR RI lainnya dapat memberi kesempatan saya untuk membuktikan tidak ada keterlibatan saya, dan untuk sementara waktu tidak diadakan rapat pleno, sidang MKD terhadap kemungkinan menonaktifkan saya baik selaku Ketua DPR RI maupun selaku anggota dewan. Demikian permohonan disampaikan".
