- VIVA.co.id/ Adi Suparman.
VIVA – Partai Amanat Nasional (PAN) kembali berbeda sikap sesama partai-partai politik pendukung pemerintah. Setelah berbeda sikap dalam pembahasan Undang-undang Pemilu, kali ini PAN kembali berani dan kritis soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu Ormas).
Suara kritis PAN tegas menolak Perppu Ormas. Bersama dua parpol yang biasa sebagai oposisi, yaitu PKS dan Gerindra, PAN menilai Perppu Ormas bukan kebijakan yang mendesak.
Tak hanya menolak, kader PAN bersuara lantang dan berani menantang Presiden Joko Widodo untuk menilai posisi sebagai anggota parpol pemerintah.
"Persoalan kami di pemerintah itu persoalan lain. Dan silakan Pak Jokowi dan koalisi menilai, kami serahkan saja. Kami tak punya beban, tak punya kekhawatiran yang berlebihan. Silakan Pak Jokowi menilai posisi PAN di kabinet," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di gedung DPR, Senin, 23 Oktober 2017.
Dia menjelaskan, PAN sudah berani berbeda sikap sejak Pemilihan Gubernur DKI 2017. PAN satu-satunya parpol pendukung pemerintah yang ikut mengusung pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno. PAN mengikuti dua partai oposisi Gerindra dan PKS yang sudah mengusung Anies-Sandi.
Bagi Yandri, sikap PAN yang kembali berbeda dengan koalisi pemerintah dalam Perppu Ormas bukan sekedar ikut-ikutan.
"Pilkada DKI Jakarta, PAN diajak dukung Ahok kita enggak mau. Waktu UU pemilu kita diajak ikut parpol pendukung pemerintah kita berbeda bahkan walk out. Dan ini kita beda kembali. Bagi PAN itu biasa karena kita punya dasar argumentasi mengambil keputusan jadi tak ikut-ikutan. Bukan asal beda," kata Yandri di gedung DPR, Jakarta, 23 Oktober 2017.
Manuver 2019
PAN yang kembali bermanuver dalam pembahasan Perppu Ormas dinilai punya kepentingan untuk 2019. Dengan sikap berani mengkritik pemerintah, PAN akan dianggap partai kritis yang memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, mengatakan jelang tahun politik, parpol akan mencari identitas untuk menarik perhatian massa. Suara kritik dan membela rakyat akan bisa mendongkrak elektabilitas parpol.
"Ini untuk identitas parpol kemana arah mereka. Ke kiri atau ke kanan. PAN mencoba ini buat 2019," kata Hendri kepada VIVA.co.id, Selasa, 24 Oktober 2017.
Hendri menekankan PAN sekarang sedang coba kompak mengkritik pemerintah lewat beberapa kadernya. Bila sebelumnya yang vokal hanya Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais, namun kader seperti Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno sampai Ketua DPP PAN Yandri Susanto berani bersuara lantang.
"Bukan cuma Amien Rais ya, tapi sudah ada beberapa kader dan mereka kompak. Ini yang buat mereka sepertinya galak dan kian berani mengkritik, menentang kebijakan Jokowi," tuturnya. (ren)
