PKS: AS Langgar Etika Diplomatik

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Istimewa

VIVA.co.id - Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menilai semua pihak di dalam negeri menyesalkan pelarangan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, untuk masuk Amerika Serikat. Salah satu alasannya, Gatot telah mengantungi visa AS.

Soroti Pengeroyokan Relawan Ganjar di Boyolali, Gatot Nurmantyo: Saya Tak Yakin Dipukul Batu

"Dan dia berangkat juga atas undangan Panglima Angkatan Bersenjata AS untuk menghadiri acara Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations (VEOs), yang akan dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2017 di Washington DC," kata Jazuli melalui pesan singkat, Senin, 23 Oktober 2017.

Jazuli menilai hal ini bisa menjadi insiden diplomatik yang serius. Apalagi jika pemerintah AS tidak bisa menjelaskan secara jelas mengapa insiden ini bisa terjadi.

Jelang Pensiun, Yudo Margono Pamit di Depan Para Mantan Panglima TNI dan Prajurit Tiga Matra

"Masalah jelas ada di pihak AS, meski Duta Besar AS sudah minta maaf. Pemerintah AS secara resmi harus menjelaskan seterang-terangnya apa masalahnya," kata Jazuli.

Anggota Komisi I ini mendukung penuh sikap Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, yang tidak menganggap masalah ini selesai dengan permintaan maaf, tapi meminta penjelasan resmi Pemerintah AS.

PKS Buka Pintu Lebar Jika Gatot Nurmantyo Gabung Tim Pemenangan Anies-Cak Imin

"Sikap Menlu sudah tepat. Apalagi pemberitahuan bahwa Panglima tidak diizinkan masuk disampaikan melalui pihak maskapai. Jelas ini tidak profesional dan tidak proporsional dalam kerangka diplomasi dua negara," kata Jazuli.

Jazuli menegaskan Panglima TNI adalah pejabat penting negara dan diundang resmi oleh Panglima Angkatan Bersenjata AS sebagai pejabat negara untuk acara kenegaraan.

Untuk itu, Jazuli berharap pemerintah AS memberi penjelasan resmi agar insiden ini tidak mengganggu hubungan diplomatik dua negara yang terjalin baik selama ini.

"Ada etika dan kepatutan diplomatik yang dilanggar dalam hal ini karena menyangkut wibawa dan marwah negara," kata Jazuli. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya