- VIVA.co.id/Tudji Martudji
VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi sorotan karena usulan pembangunan gedung baru. Hujatan, kritikan pun terus mengalir ke DPR. Sekjen DPP Golkar Idrus Marham menilai usulan gedung baru momentumnya tak tepat. Idrus melihat marak penolakan gedung baru karena produktivitas DPR masih disoroti.
"Jadi begini ya ide itu saya kira ini kan lahir dalam satu proses yang panjang. Ya boleh jadi ide ini muncul pada momentum yg tidak tepat. Kenapa? Karena momentum pada saat DPR ini masih disoroti kinerjanya, disoroti produktivitasnya," kata Idrus di gedung DPR, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2017.
Ia menilai ide pembangunan gedung dengan berbagai fasilitas penunjangnya seperti apartemen itu baik. Apalagi ini sudah cukup lama digulirkan tetapi dimunculkan pada momentum yang tidak tepat. Karena itu, meskipun ini sebuah ide baik tetap harus dilihat ketepatan momentumnya.
"Ini yang akan kita lihat, idenya bagus. saya kira siapapun apalagi dengan kelengkapan fasilitas yg ada, ada perpustakaan. Kebutuhan dan momentum perlu ada sosialisasi politik, sosialisasi ide, dan sosialisasi gagasan," lanjut Idrus.
Menurutnya, apabila DPR mampu mengkomunikasikan kepada masyarakat tentang ide ini, akan ada komitmen bahwa dengan pembangunan gedung baru diikuti kinerja yang baik. Sehingga jangan sampai ini dibangun tapi kinerja tidak berubah dan tidak produktif.
Bagi dia, DPR harus bisa mensosialisasikan dengan baik usulan pembangunan gedung baru agar masyarakat luas juga paham.
"Sosialisasi kemudian disertai komitmen bahwa dengan adanya pembangunan ini maka berkomitmen untuk meningkatkan kinerja, berkomitmen untuk meningkat produktivitas kinerja, saya kira masyarkat Indonesia akan menerima masalah ini," kata Idrus.
Seperti diketahui, DPR terus menjadi sorotan. Bukan karena prestasi, namun dorongannya yang ingin membangun gedung DPR. Kali ini dengan mengingatkan rencana penataan kawasan parlemen, pembangunan gedung baru disertai perlunya apartemen khusus anggota dewan.
Sebelumnya, DPR meminta kenaikan anggaran menjadi Rp5,7 triliun pada tahun anggaran 2018. Angka ini naik 34 persen dari anggaran DPR tahun anggaran 2017 sebesar Rp4,26 triliun. (ren)
