VIVAnews - Wajah-wajah baru mendominasi parlemen periode 2009-2014. Enam puluh persen dari 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat terpilih adalah muka baru. Salah satunya Akbar Zulfakar dari Partai Keadilan Sejahtera.
Politisi kelahiran Palu, 30 Mei 1975, itu menggantikan kursi yang ditinggalkan Adhyaksa Dault, calon terpilih daerah pemilihan Sulawesi Tengah. ”Saya maju dari dapil sama dengan nomor urut dua dan memperoleh suara terbanyak kedua setelah Pak Adhyaksa,” kata Akbar kepada VIVAnews.com disela-sela karantina anggota DPR di Hotel Borobudur, akhir September 2009 lalu di Jakarta.
Adhyaksa memilih meneruskan jabatannya sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga hingga masa baktinya habis pada 20 Oktober mendatang. Dia menunjuk Akbar sebagai penggantinya. ”Akbar Zulfakar ini masih muda. Dia calon nomor dua dan memperoleh suara terbanyak nomor dua. Saya sudah menjelaskan pada konstituen, bahwa dia lahir dan besar di daerah itu,” kata Adhyaksa usai menyerahkan surat pengunduran diri ke KPU akhir Agustus lalu.
Bagi Akbar, menggantikan posisi yang ditinggalkan politisi sekaliber Adhyaksa tantangan tersendiri. Dia bertekad bisa cepat berbuat untuk konstituennya di daerah pemilihannya. ”Tidak perlu terlalu lama adaptasi, harus cepat kerja,” ujarnya. Menurutnya, konstituen di daerah pemilihannya cenderung menumpukan harapan besar pada anggota DPR. "Bahkan, harapan itu melebihi kewenangan yang dimiliki anggota dewan,” ujarnya.
Untuk itu dia membawa agenda yang langsung bersentuhan dengan masyarkat. Komisi yang membidangi pendidikan, sumber daya manusia, ekonomi rakyat, kesehatan menjadi minatnya. ”Kalau penempatan saya di Komisi mana itu terserah partai, konsentrasi saya yang menyentuh masyarakat," katanya.
Akbar ingin fokus menggarap isu sumber daya manusia di kawasan timur Indonesia. Bagi Akbar, pembangunan itu harus dimulai dari penyiapan SDM, utamanya pendidikan. Pendidikan tidak bisa dipenuhi ketika ekonomi rakyat lemah. "Sebagai anggota DPR akan berupaya advokasi anggaran pendidikan (APBN) merata ke daerah,” tutur Mahasiswa Magister Kebijakan Publik Universitas Indonesia tersebut.
Pria kelahiran Palu, Sulawesi Tengah, itu yakin bisa beradaptasi cepat. Pengalaman menjadi aktivis yang aktif mengkritisi kebijakan pemerintah dan melakukan kegiatan sosial dinilainya sebagai faktor pemercepat. Menurutnya, dia turut berjibaku menuntut reformasi bersama aktivis 98 lainnya.
Aktivitas itu diteruskan menjadi Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) periode 2000-2002. Petualangan aktivisnya berlanjut menjadi Ketua MASIKA ICMI periode 2005-2008, Bendahara DPP KNPI periode 2005-2008, dan Ketua DPN Gema Keadilan sejak 2005 hingga saat ini.
Saat menjadi Ketua KAMMI, organisasi yang dipimpinnya itu tercatat intens mengkritisi kebijakan pemerintah.
Pemerintah yang ketika itu dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid dinilainya sering mengeluarkan kebijakan tidak popular. ”Misalnya wacana pembukaan hubungan dagang dengan Israel.”
KAMMI juga menjadi penentang keras ketika Gus Dur mengeluarkan Dekrit Presiden. ”Kami mendukung DPR yang memberikan memorandum II yang kemudian berimplikasi menjatuhkan Gus Dur,” tuturnya.
Pasca Gus Dur lengser, Megawati menjabat Presiden. Nah, pada masa itu terjadi divestasi beberapa aset strategis seperti Indosat. Dia memimpin organisasinya turun jalan berdemo menolak divestasi itu. ”Aksi-aksi itu semua berdasar konstitusi,” ujarnya.
Dia meyakini gerakan anak muda paling efektif ketika terjadi kebuntuan sistem. ”Pengalaman-pengalaman beberpa negara, ketika arus reformasi, pemuda sangat dominan. Itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Anak muda bisa melakukan di dalam parlemen dan di luar parlemen,” ujarnya.
Bermodal pengalaman itu dia berharap bisa berbuat banyak di parlemen. Dia menyadari harapan besar masyarakat agar DPR yang baru bisa berkarya lebih baik. ”Itu jadi warning,” kata alumnus Universitas Ahmad Yani, Bandung, itu.
Peringatan itu bukan hanya pada kinerja, akan tetapi juga perlu menjaga etika moral. Dengan begitu, citra positif dewan terjaga. Dia mencontohkan, ketika anggota dewan tertidur saat sidang, pasti menjadi sorotan besar. ”Apalagi yang sensitif, cepat menjadi isu besar di masyarakat,” tutur bapak empat anak itu.
Akbar menjanjikan semangat anak muda dalam perjuangannya memperbaiki kualitas bangsa di parlemen. Menurutnya, masyarakat mulai kehilangan harapan pada kaum tua. Sebab, itu anak muda menjadi harapan. ”Arus orang muda ini menjadi syarat perubahan,” tutur suami Rd Santi Nurjanah itu.
Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
