- VIVA.co.id/Edwin Firdaus
VIVA.co.id - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Pareira merespons desakan agar PAN keluar dari kabinet dan koalisi pendukung pemerintah.
"PDIP kan dalam proses yang kemarin, sudah ajak untuk terlibat. Tapi PAN-nya sendiri yang memisahkan diri berada di luar dan kemudian ada dinamika dalam PAN sendiri bahwa ada yang minta menarik. Nah, itu bukan masalah PDIP. Tapi itu masalah PAN," kata Andreas di gedung DPR, Jakarta, Rabu 26 Juli 2017.
Begitupun soal tak hadirnya perwakilan fraksi PAN dari DPR saat berkoordinasi dengan presiden di Istana, ia menjelaskan hal itu undangan dari Istana.
"Kalau undangan itu dari Istana ya. Wilayahnya pertimbangan Istana, siapa yang mau diundang dan siapa yang nggak. Itu bukan urusan partai. Itu undangan dari presiden," katanya menambahkan.
Menurutnya, dalam konteks ini sebenarnya PAN yang memisahkan diri dan memutuskan tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan dalam mendukung usulan dari pemerintah. Alasannya, proses musyawarah mufakat dalam RUU Pemilu juga sudah cukup panjang.
"Di dalam musyawarah mufakat kan ada take and give. PDIP kan tadinya juga mau proposional tertutup tapi kemudian kami mundur. Teman-teman yang lain menghendaki lain ya kami mundur dari situ. Terus kemudian ada hal sampai pada mengerucut sampai pada 5 opsi menjadi dua opsi, ya pada saat itu kalau dia masih bisa musyawarah ya kita musyawarah," kata Andreas.
Persoalannya, ia menjelaskan pada akhirnya soal isu krusial RUU Pemilu memang tak bisa mencapai musyawarah. Sehingga terpaksa harus melalui voting.
"Nah, setelah itu kan bagaimana kami ya harus terpaksa voting, sesuatu yang sebenarnya juga kami tak kehendaki. Tapi keputusan harus dibuat kan. Kalau tak setuju itu, ya bukan wilayah. Karena panggung politik sudah selesai. Kami bicara soal yang berikutnya, tapi kalau tidak setuju dan mau mengeluarkan diri dari situ ya bukan urusan kita," ujarnya menegaskan.
Ia mengatakan, persoalan koalisi terkait dengan take and give yang bersifat relatif. Sehingga prosesnya juga harus proporsional. Ia meminta PAN jangan terlalu banyak menuntut. "Kalau ngasih sedikit nuntutnya jangan terlalu banyak dong istilahnya. Jadi nggak proporsional.” (mus)
