- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA.co.id - Partai Kebangkitan Bangsa membela keputusan PAN yang tidak sejalan dengan pemerintah dan partai koalisi pendukung, terkait pembahasan Undang-Undang Pemilu di Paripurna DPR yang berlangsung hingga Jumat 21 Juli 2017 dini hari.
PAN bersama Gerindra, PKS dan Demokrat yang merupakan oposisi, melakukan walk out dalam paripurna itu. Karena tidak ingin bertanggung jawab dengan parlementary threshoald (PT) 20 persen yang diinginkan pemerintah.
Sekjen DPP PKB Luman Edy mengatakan, sikap berbeda PAN itu tidak terkait dengan partai koalisi atau tidak. Tetapi ini persoalan hidup dan mati partai tersebut.
"Pembahasan RUU Pemilu itu lebih kepada kepentingan internal partai politik, survival-nya partai politik. Nggak mungkin sebuah koalisi memaksa terhadap pilihan tertentu sementara norma yang disepakati itu adalah norma yang akan membunuh partai politik itu. Itue nggak mungkin," kata Lukman, usai acara diskusi Perspektif Indonesia, di Gado-Gado Boplo, Menteng Jakarta, Sabtu 22 Juli 2017.
Lukman mengatakan, PKB awalnya sama dengan PAN. Tidak menginginkan PT 20 persen. Lobi ke pemerintah pun dilakukan, agar menurunkan ambang batas pengajuan calon presiden tersebut. Namun pemerintah bersikukuh. Hanya PKB tidak mengambil sikap seperti PAN.
"Oleh sebab itu, pasca penetapan RUU pemilu saya kira ini semua harus recovery kembali, harus kembali lagi," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal era Presiden SBY itu.
Walau berbeda sikap dengan pemerintah dan tidak ikut partai koalisi, Lukman menilai tidak bisa juga PAN dihukum. Dia tidak sependapat dengan sebagian politisi partai pendukung pemerintah, yang mendesak agar PAN dikeluarkan dari koalisi, atau dikenai hukuman karena membangkang.
"Saya kira itu bukan pernyataan partai resmi, tapi itu pernyataan orang per orang dan memang orang itu saya pikir nggak paham dengan konstelasi," sindir Lukman.
