Golkar Terganggu dengan Sikap PAN

Jubir TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Agus Rahmat.

VIVA.co.id - Sikap Partai Amanat Nasional yang berseberangan dengan pemerintah dan gabungan parpol koalisi, disesali oleh Partai Golkar. PAN dengan partai-partai oposisi pemerintah, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PKS, melakukan walk out pada pembahasan RUU Pemilu di paripurna DPR yang berlangsung hingga Jumat tengah malam, 21 Juli 2017.

Jelang Tahun Baru, Zulkifli Hasan Pilih Keliling Sumatera Barat

"Jujur, harus kami katakan kami juga merasa tidak nyaman begitu. Tapi tentu, kami tidak bisa mengintervensi terhadap kebijakan masing masing parpol itu," kata Anggota Pansus Pemilu dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Sidzily, di Menteng Jakarta, Sabtu 22 Juli 2017.

Apakah PAN layak diberi sanksi? Ace mengatakan, Partai Golkar tidak dalam kapasitas untuk membicarakan itu. Partainya menyerahkan kepada Jokowi selaku presiden, apakah ada sanksi untuk mereka, atau tidak.

Silaturahmi ke Jawa Timur, Zulkifli Hasan Dapat Gelar Kiai

"Presiden bisa menilai kinerja masing-masing parpol dan di situlah nanti Presiden akan melihat seberapa besar soliditas yang dimiliki partai pendukung pemerintah itu," kata Ace.

Apapun keputusan Jokowi terkait PAN, Ace memastikan akan mendukung sepenuhnya. "Kami Partai Golkar pasti mendukung kebijakan itu," tegasnya.

Pertama Kali, PAN Gelar Musyawarah di Ponpes NU

Sebelum RUU Pemilu disahkan, 'drama' sempat terjadi. Empat fraksi memutuskan walk out atau keluar ruangan rapat dalam pemungutan suara pembahasan RUU Pemilu, antara lain, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, dan Fraksi PAN.

Fraksi PAN dan PKS menolak pengambilan keputusan melalui voting. Kemudian Fraksi Gerindra dan Demokrat tetap berpandangan ambang batas presiden harus ditiadakan. Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPR Setya Novanto, kemudian mengesahkan paket A secara aklamasi minus satu, yaitu Fahri Hamzah. (asp)

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman

Ketua MK Sebut UU Pemilu dan UU Cipta Kerja Paling Sering Digugat

Ada sebanyak 48 undang-undang yang yang dimohonkan pengujiannya di MK tahun 2021. UU Pemilu dan UU Cipta Kerja paling banyak digugat

img_title
VIVA.co.id
10 Februari 2022