- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA.co.id – Pimpinan Partai Golongan Karya (Golkar) tetap percaya diri mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Mereka yakin citra partai tidak terganggu dengan ditetapkannya Ketua Umum Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Koordinator Bidang Perekonomian Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Golkar sebagai partai politik yang paling berkuasa selama era orde baru memiliki sistem yang telah teruji untuk dijalankan setiap kali partai diterpa masalah.
Airlangga yang juga Menteri Perindustrian (Menperin) RI ini menyampaikan, sistem tersebut saat ini juga sedang berjalan untuk menjamin partai mampu turut bersaing dengan baik di Pilkada dan Pilpres.
"Untuk seluruhnya, kita mempunyai mekanisme. Dan mekanisme itu yang akan kita lihat bersama (keberhasilannya)," ujar Airlangga di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 21 Juli 2017.
Airlangga menyampaikan, selaku kader senior Golkar, ia merasa partai berlambang pohon beringin itu tidak sedang menghadapi masalah besar meski pimpinannya saat ini berstatus tersangka.
Lagipula, menurut Airlangga, seluruh kader Partai Golkar menganut asas praduga tak bersalah dalam memandang masalah yang sedang menimpa ketua umumnya. Dengan demikian, kepercayaan para kader terhadap kemampuan ketua umum untuk membawa Partai Golkar meraih keberhasilan di Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 tetap tinggi.
"Tentu kita melihat dengan prihatin kasus yang terjadi. Dan Golkar sudah sepakat bahwa DPP menggunakan praduga tidak bersalah. Jadi tentu kita melihat prosesnya berlanjut," ujar Airlangga.
Tak Ganggu Elektabilitas
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono, juga yakin elektabilitas partainya tak akan terganggu terkait dengan permasalahan yang menjerat Novanto.
"Kami kooperatif. Artinya tidak mengingkari dan tidak melanggar hukum," kata Agung.
Menurutnya elektabilitas partai akan terlihat dari kinerja partai dan bukan hanya kasus hukum. Selama ini, menurut Agung, kerja partai di bawah Novanto berjalan dengan baik. Ini juga terlihat dari hasil kerja legislatif dan pilkada.
Dalam pilkada nanti, Golkar berkomitmen bebas politik uang untuk memilih kandidat calon kepala daerah yang akan diusung. "Salah satu yang dipakai yaitu hasil survei. Bukan berdasarkan perkoncoan atau pertemanan. Apalagi main uang," katanya.
Menurut Agung, Golkar terus melakukan konsolidasi internal. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekompakan internal partai. Selain itu, adanya dorongan untuk melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) merupakan hal yang biasa.
"Itu pribadi saja. Ya tapi enggak ada," katanya. (ren)
