PKS Minta Jokowi Tak 'Obral' Terbitkan Perppu

Presiden RI Joko Widodo.
Sumber :
  • Reuters/Bea Wiharta

VIVA.co.id – Politikus PKS, Nasir Djamil, mengingatkan Presiden Jokowi agar tak mudah mengobral Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Hal ini terkait dengan penerbitan Perppu terbaru, yaitu Pembubaran Organisasi Masyarakat (ormas) anti Pancasila.

Netralitas Jokowi saat Pemilu Disorot di Sidang PBB, Airlangga Bilang Begini

"Mudah-mudahan Jokowi tak obral perppu di masa pemerintahannya. Ada Perppu kebiri. Karena perppu itu hal yang sangat eksklusif," kata Nasir dalam rapat kerja komisi III DPR dengan Menkumham di gedung DPR, Jakarta, Rabu 12 Juli 2017.

Ia pun mempertanyakan seperti apa isi perppu tersebut. Sebab seharusnya perppu diterbitkan dalam kondisi ada kegentingan dan mendesak. Sehingga kalau sudah ada tak ada senjata maka pemerintah bisa mengeluarkan perppu.

Istana: Isu Jokowi Masuk Bursa Calon Ketua Umum Partai Golkar itu Urusan Internal

"Sehingga bisa atasi masalah dan keadaan yang ada. Saya ingatkan UU soal ormas juga harus dievaluasi, bagaimana pemerintah bina ormas-ormas yang barangkali tak sejalan dengan Pancasila. Soal isu perppu ormas sudah diteken dan akan disampaikan. Hal ini jadi banyak pertanyaan," kata Nasir.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, pemerintah berkehendak membekukan ormas yang bertentangan dengan ideologi negara. Alasannya, bila itu dibiarkan akan menjadi preseden buruk karena berhaluan lain di luar konstitusi. (ren)
    

Marhan Harahap Dihadang Hingga Meninggal, Jokowi Minta Aparat Keamanan Bertindak Humanis
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Presiden Jokowi (kanan).

Airlangga Sebut Belum Ada Pembicaraan soal Jokowi Bakal Pimpin Koalisi Besar

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan belum ada pembicaraan mengenai pembentukan koalisi besar partai politik yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

img_title
VIVA.co.id
19 Maret 2024