- Antara/ M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Wasekjen Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan masyarakat, dari hari ke hari, tidak lelah mengkritisi angket KPK karena sepak terjang dan pergerakan pansus angket makin tidak jelas.
"Namun sepertinya telinga mereka sudah tertutup dan tidak peduli lagi dengan suara-suara masyarakat tersebut. Dengan kasat mata makin terbaca pansus angket sarat kepentingan politiknya," kata Didi, di Jakarta, Jumat 7 Juli 2017.
Menurutnya, kerja pansus angket KPK DPR terlihat terlalu jauh ingin masuk ke ranah penegakan hukum yang sudah final dan selesai.
Ia mempertanyakan apa yang telah dilakukan pansus dengan menemui para narapidana korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap terlalu jauh, dan memberi kesan seolah-olah para napi ini lebih banyak dilanggar haknya ketimbang perbuatan tercelanya.
"Maka, apa yang dilakukan oleh pansus angket kian memperjelas bahwa langkah tersebut sudah cross the line, dan dapat dikategorikan mengintervensi penegakan hukum yang sudah final," ungkapnya.
Ia menilai niat Pansus Angket mencari bukti dan kelemahan KPK di Lapas makin tidak jelas arah dan tujuannya. Ia mempertanyakan koruptor ada di Lapas justru karena Kekuatan dan Keberhasilan KPK.
Oleh karena itu, Didi menilai bila terjadi pelanggaran dalam proses hukumnya, pasti sejak jauh hari tidak tinggal diam. Misalnya, upaya hukum melalui pra peradilan kerap dilakukan oleh tersangka kasus korupsi.
Segala upaya dan celah hukum sudah pasti dilakukan oleh koruptor tersebut. "Teringat kembali pendirian angket KPK ini memang cukup memprihatikan, sebab banyak pihak mensinyalir sejak awal angket KPK mengarah pada proses pelemahan KPK," paparnya.
Ia juga tidak habis pikir apa yang ada di benak para inisiator angket menganggap korupsi ini bukan kejahatan luar biasa, sehingga dengan penuh semangat beramai-ramai cari-cari kesalahan KPK, bahkan hendak dibonsai.
Menurutnya, korupsi masih marak di negeri ini, bahkan juga oleh oknum anggota dewan. Ia mempertanyakan mengapa pansus KPK ini tetap ngotot dengan arah yang makin tidak jelas pula. Kalau terus begini, maka kemarahan besar publik tinggal menunggu bom waktu.
