VIVA.co.id – Puluhan demonstran – yang terdiri dari massa gabungan dari ILUNI UI, BEM UI, BEM ITB, BEM IPB, serta masyarakat antikorupsi – siang tadi menggelar aksi protest di depan kompleks Gedung DPR untuk menolak Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket atas KPK. Selama aksi itu, sejumlah perwakilan pendemo sempat berdialog dengan anggota Pansus di Gedung DPR.
Mereka ingin agar perwakilan Pansus menemui puluhan massa yang berdemo di luar gedung. Menanggapi hal ini, anggota Pansus Angket KPK Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, bereaksi. Sempat terjadi silat lidah antar-kedua pihak.
"Mohon maaf ya. Saya juga dulu demonstran. Jadi banyak nyawa yang mati bersama, saya perjuangkan reformasi. Kau dengar dulu. Jadi kalau kalian heroik saya senang. Bagaimana saya perjuangkan sebuah nilai," kata Masinton saat menemui perwakilan pendemo di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 7 Juli 2017.
Ia menambahkan kalau memang para mahasiswa menginginkan dialog maka ia bersedia berdialog. Tapi kalau meminta perwakilan Pansus untuk keluar Gedung DPR maka ia tak menyanggupinya.
"Kami senang angket ini diperhatikan publik, mohon maaf saya sampaikan. Saya nginap di KPK bermalam-malam. Era bela KPK sudah selesai. Saya mahasiswa dulu. Tadi kita tanya kalian katanya mau sampaikan aspirasi. Oke kita dengar. Kenapa saya dipotong? Apa kita bisa dialog? Kalau tak bisa berarti kita tutup," kata Masinton sambil disela sejumlah mahasiswa yang masih bersikeras ingin perwakilan pansus menemui para pendemo di luar.
Masinton pun melanjutkan yang dituduhkan para pendemo pansus angket pro koruptor tak benar. Ia bahkan menantang 'adu paling bersih' pada satu republik ini. Menurutnya apa pansus angket KPK bukan hal yang mengawang-awang.
"Mengkritisi apa lantas pro koruptor? Gaji yang saya makan uang yang sah. Kami tak ingin cara pemberantasan korupsi dengan cara-cara yang zalim menantang prosedur hukum," kata Masinton.
Ia menjelaskan pansus pro pemberantaan korupsi tapi bukan pro KPK. Sebab KPK bisa salah atau benar. Kalau KPK benar maka tak masalah tapi kalau mnyimpang perlu dibenarkan. Komitmen pansus pada pemberantasan korupsi dan bukan pada institusi yang isinya bandit.
Menanggapi hal tersebut, para mahasiswa masih terus berkoar-koar meminta pansus menemui pendemo. Presiden KM ITB, Ardhi Rasy Wardhana mengatakan Masinton telah menantang satu republik untuk adu bersih. Karena itu, ia kembali meminta untuk menemui para pendemo.
"Apakah bersedia bertemu teman-teman di depan? Kami akan dengarkan. Tapi mohon maaf sedalam-dalamnya akan dengarkan di luar. Apakah bapak bsedia sampaikan rasionalisasi dan pmikiran DPR di depan sebagian kecil yang di Republik Indonesia?" Kata Ardhi pada kesempatan yang sama.
Ketua pansus angket KPK, Agun Gunandjar meminta para mahasiswa bersikap tenang. "Kita punya ideologi, kita punya nilai-nilai persatuan, musyawarah mufakat. Yang saya harapkan setiap ucapan, perbuatan dan tindakan kita terukur sebagaimana norma-norma dasar di konstitusi kita," kata Agun.
Ia menjelaskan dalam menjalankan tugasnya pansus terikat dan harus tunduk pada aturan. Begitupun dengan pertemuan ini, ia ingin patuh pada aturan yang ada.
"Ini panitia angket semua harus terdokumentasikan ke berita acara. Bagaimana buat keputusan temui saudara-saudara di luar, kalau anda angkat badan? Absen anda lempar, lalu kami berangkat kesana. Dasarnya apa?" Kata Agun.
Agun mengatakan kalau para mahasiswa menuliskan nama dan menandatangani absen maka akan terdokumentasikan. Sehingga bisa dikatakan mereka menerima dan mengakui panitia hak angket.
"Kalau anda tak akui kami, kami datang kesana sebagai apa?" Kata Agun.
Suasana semakin tak kondusif karena sejumlah mahasiswa terus mendesak agar massa pendemo bisa ditemui. Salah satu mahasiswa pun ada yang mengatakan kalau memang pansus tak ingin bertemu dengan pendemo maka ia bisa mengajak agar partai perwakilan pansus tak dipilih pada 2019.
Melihat suasana yang tak kondusif, dan permintaan Agun yang tak dipenuhi agar para mahasiswa pendemo mengisi absen kehadiran audiensi, Agun pun memutuskan dan mengganggap audiensi tersebut tak pernah ada. Pasalnya, para mahasiswa tersebut sama sekali tak ingin berdialog di dalam ruangan.
"Kita anggap audiensi ini tak ada," kata Agun sambil mengetok palu.
Lindungi Koruptor?
Keberadaan Panitia Khusus angket Komisi Pemberantasan Korupsi terus menuai kritikan. Salah satunya dari Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) yang melakukan aksi demo menolak Pansus di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 7 Juli 2017.
Salah satu orator Rudi Johanes mengatakan keberadaan Pansus adalah untuk melindungi para koruptor. Dia juga mengecam kunjungan Pansus ke Lapas Sukamiskin Bandung yang dinilainya sebagai intervensi.
"Mereka sebenarnya (ke Sukamiskin) mesen kamar. Omong kosong denger keluhan, bagaimana koruptor didengerin keluhannya perlakuan," teriak Rudi di hadapan massa.
Massa juga meminta dua Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah mendatangi dan mendengar aspirasi mereka. "Paling anti KPK dia berdua," kata Rudi dalam orasinya.
Sementara itu Ketua ILUNI UI Arief Budhy Hardono menilai adanya Pansus angket KPK bisa menghambat proses penuntasan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
"Kami menolak dengan tegas intervensi pada proses hukum di KPK, baik dari pemerintah maupun DPR ataupun parpol," kata Arief yang juga berorasi. (ren)
