VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan wacana pemindahan ibukota negara tak boleh dilakukan hanya sepihak oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah bisa responsif dengan mengajak pihak terkait untuk berdiskusi soal ini.
Menurut Fahri, pihak lain yang bisa diajak berdiskusi soal wacana pemindahan ibukota seperti misalnya pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2017-2022.
"Tentang desain ibukota yang sekarang saja kita belum mendengar dari pemerintah. Apalagi ini kan ada gubernur baru kan yang sebentar lagi mau dilantik juga belum tahu gubernur baru ini maunya apa. Enggak boleh sepihak gitu loh," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Selasa 4 Juli 2017.
Selain itu, ia mengatakan pemerintah juga harus mendiskusikan wacana ini dengan sejumlah gubernur yang berada di sekitar Jakarta. Beberapa kepala daerah yang dimaksud seperti Gubernur Jawa Barat, Lampung, Banten, dan Jakarta.
"Eh, ini ibu kota ada di sini nih, jantung kita ada di sini ini, semua pejabat negara ada di sini nih. lembaga negara ada disini semua. Sekarang saya nanya gimana mau kita. Ada kemungkinan ini perlu dieksten," lanjut Fahri.
Namun, ia menganggap teori megapolitan versi mantan Gubernur DKI Sutiyoso untuk memperluas ibukota Jakarta masih masuk akal.
"Jadi eksten saja luas kota jakarta ini. Waktu Mahatir bikin Putra Jaya, itu kan masih ekstensi dari Kuala Lumpur saja. Makanya ibu kotanya tetap disebut Kuala Lumpur. Tapi ada Putra Jaya, semua kantor pemerintahan dipindah ke sana," tutur Fahri.
Ia mencontohkan lagi saat periode pemerintahan Soeharto, sebenarnya sudah direncanakan pemindahan ibukota ke Jonggol. Bahkan pembebasan tanah ribuan hektar sudah dilakukan. Tapi, karena pemerintahan Soeharto berakhir maka rencana itu tak diteruskan.
"Sekarang evaluasi saja dulu Jonggol. Katanya saya dengar di situ tempat bancakan tanah. Banyak orang di situ main tanah, tak ada surat main ambil. Main klaim aja. Karena itu kaya harta karun peninggalan Pak Harto. Jangan tiba-tiba peluk pengen lompat, enggak gitu caranya. Ini ada soal duit soal budaya soal sejarah," kata Fahri.
Ia melanjutkan pemerintah juga jangan hanya membuat isu. Sehingga perlu juga dipaparkan konsepnya. Lalu ajak diskusi sejumlah pihak terkait. Apalagi saat ini kondisi perekonomian disebutnya miskin.
"Semua lagi dipotong. Subsidi lagi dicabut. Yang jelas kop surat berubah, alamat sana berubah. macam-macam lah ini. Kontaktor baru munculkan. Maksud saya itu baik-baik lah. Enggak usah dalam keadaan gini. Sekarang ini kita bangkitkan ekonomi dulu lah," ujar Fahri.
