- ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
VIVA.co.id – Partai Demokrat menunggu keberanian Panitia Khusus (Pansus) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membekukan anggaran lembaga antirasuah itu. Termasuk, anggaran Polri.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengatakan kalau memang Pansus punya data dan alasan yang kuat, tidak perlu takut mengambil tindakan itu. Hanya perlu alasan yang rasional.
"Beranikah Pansus untuk bekukan? Semua pihak tentu sedang menunggu langkah berani tersebut," kata Didi dalam siaran persnya, Kamis 22 Juni 2017.
Kalau memang itu tidak dilakukan, menurutnya pansus hanya menggertak saja dan hal ini bisa menjadi catatan publik. "Keberanian dengan didukung argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan tentu kita semua akan memberi hormat," katanya.
Menurut dia, ini menjadi pertaruhan bagi Pansus KPK. Apalagi kalau KPK tetap tidak mau menghadirkan Miryam S Haryani, sesuai keinginan pansus.
Untuk itu, ia meminta agar Pansus KPK ini benar-benar bekerja berbasis data dalam menyikapi masalah dengan KPK dan Polri ini. "Sekali lagi rakyat menunggu keberanian tersebut, kredibilitas anda dan kehormatan Anda sedang Anda pertaruhkan," katanya.
Sebelumnya, anggota Pansus KPK, M.Misbakhun mengatakan, keengganan KPK untuk menghadirkan tersangka e-KTP Miryam S Haryani seperti surat yang dilayangkan pansus, menuai tanggapan tegas.
Ancaman untuk tidak memberikan alokasi anggaran untuk KPK dan Polri, diutarakan oleh politikus Golkar Misbakhun.
"Kita mempertimbangkan menggunakan hak budgeter DPR di mana saat ini dibahas di RAPBN 2018, termasuk di dalamnya anggaran polisi dan KPK. Apabila mereka tidak menjalankan apa yang menjadi amanat UU MD3, maka DPR mempertimbangkan, saya meminta Komisi III mempertimbangkan pembahasan terkait dengan anggaran kepolisian dan KPK" kata Misbakhun di gedung DPR, Jakarta, Selasa 20 Juni 2017.
Kata Misbakhun, pihak kepolisian bisa melakukan jemput paksa terhadap Miryam yang ditahan KPK. Pansus punya hak dan harus dijalankan oleh kepolisian, seperti dalam UU MD3.
"Kita tidak memotong. Pembahasan anggaran 2018 tak akan dibahas bersama kepolisian dan KPK. Bukan tidak cair tapi 2018 mereka tak punya postur anggaran. Hampir semua anggota dalam tone yang sama," kata anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar itu.
Integritas Firli Bahuri dan Komitmen Penegakan Hukum Irjen Karyoto
Setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti pelanggaran etik yang dilakukan Firli saya menyimpulkan Firli memang bukan pribadi yang berintegritas.
