VIVA.co.id – Politikus Gerindra, Muhammad Syafii, mengkritik pernyataan Ketua KPK, Agus Rahardjo, agar Presiden Joko Widodo bersikap soal hak angket atas lembaga anti-rasuah itu, yang dirumuskan panitia khusus (Pansus) di DPR. Menurut dia, permintaan ini tak mungkin dilakukan Presiden Jokowi agar bisa menghentikan angket DPR.
"Ya, angket kan hak DPR ya. Kalau dia [Agus] minta presiden bersikap, itu enggak jelas maksudnya apa. Enggak mungkin menghentikan DPR. Jadi, kita enggak mengerti pernyataan Agus," kata Syafii di gedung DPR, Jakarta, Senin 12 Juni 2017.
Menurut dia, presiden pasti mengetahui aturan sehingga tak akan mengintervensi. Apalagi hak angket DPR jelas telah diatur dalam konstitusi.
"Jadi keterlibatan presiden atau sikap presiden dalam hak angket itu harus ditanyakan lagi ke Pak Agus ini. Maksudnya apa? Ya kan," lanjut perwakilan Fraksi Gerindra di Pansus KPK ini.
Terkait permintaan Agus Rahardjo apakah sebagai bentuk kekhawatiran KPK akan hak angket, ia tak berpendapat demikian. Pasalnya, ia mengingatkan tagline KPK saja ia sebutkan menyatakan jujur itu hebat.
"Artinya kalau enggak ada masalah, ya enggak masalah juga," kata Syafii.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap terkait pembentukan angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua KPK, Agus Rahardjo, yakin Jokowi selalu memantau rencana pelaksanaan hak angket di DPR, yang dikhawatirkan bisa melemahkan KPK.
"KPK tidak harus lapor ke presiden, tapi presiden pasti mengamati lah. Mudah-mudahan presiden mengambil sikap," ujar Agus. (ren)
