Politikus PDIP Cemooh KPK dan Sebut Ketuanya 'Lebay'

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

VIVA.co.id - Masinton Pasaribu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mencemooh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan bahkan menyebut ketua lembaga antirasuah itu bersikap berlebihan.

Setya Novanto Dapat Remisi Idul Fitri, Masa Tahanan Dipotong Sebulan

Masinton, anggota Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk KPK ini mengatakan, itu sebagai respons atas sikap Ketua KPK, Agus Rahardjo, yang meminta Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap tentang pembentukan Pansus Hak Angket di Parlemen.

"Ya, kalau bersih ngapain risih; kalau jujur ngapain takut. Hadapi saja angket ini. (Agus) Raharjo lebay (berlebihan) minta bantu Presiden," kata Masinton di kompleks Parlemen di Jakarta pada Senin, 12 Juni 2017.

Diperiksa Kasus E-KTP, Eks Mendagri Gamawan Fauzi Bantah Kenal Tanos

Dia mengkritik KPK yang, menurutnya, seolah merasa paling antikorupsi dan selain itu korup atau menghalang-halangi upaya pemberantasan korupsi. Padahal, katanya, DPR membentuk Pansus Hak Angket pun sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi.

"Memang komitmen kita bukan pada pemberantasan korupsi? Gila sajalah, iya, gila saja. Memang KPK saja yang tidak korup. Kita juga antikorupsi," kata Masinton.

Pengusutan Korupsi E-KTP Masih Lanjut, KPK Periksa Rekanan Proyek

Sikap KPK yang disoal Masinton ketika Agus Rahardjo menjawab pertanyaan wartawan seputar pembentukan Pansus Hak Angket di DPR yang dikhawatirkan bisa melemahkan lembaga antirasuah. Pers mengaitkannya dengan kebijakan Presiden Joko Widodo.

"KPK tidak harus lapor ke Presiden (atas pembentukan Pansus Hak Angket), tapi Presiden pasti mengamatilah. Mudah-mudahan Presiden mengambil sikap," ujar Agus saat ditemui di kantor Muhammadiyah di Jakarta pada Sabtu, 10 Juni 2017. (mus)

Menkumham Yasonna Laoly saat konferensi AALCO di Nusa Dua, Bali

Yasonna Dorong Forum Pengembalian Aset Korupsi Century dan e-KTP di Forum AALCO

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengatakan, Indonesia punya pengalaman pengembalian aset hasil pidana korupsi dari luar negeri.

img_title
VIVA.co.id
20 Oktober 2023