- VIVA.co.id/ Reza Fajri.
VIVA.co.id – Politikus Golkar Agun Gunanjar Sudarsa yang terpilih menjadi Ketua Pansus Angket KPK menjadi sorotan. Terseretnya nama Agun dalam dugaan kasus korupsi e-KTP dinilai menambah kenekatan DPR yang memaksakan pansus Angket KPK.
"Legitimasi pansus tambah hancur. Ini terlihat dari kenekatan DPR menempatkan orang-orang yang disebut dalam kasus e-KTP dalam pansus," kata pengamat dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, kepada wartawan, Kamis, 8 Juni 2017.
Dia mengingatkan awal pembentukan pansus ini berawal paripurna tidak sah yang dipimpin Fahri Hamzah sebelum penutupan masa sidang. Sikap Fahri dalam memimpin jelas melanggar tata tertib DPR. Saat itu, sejumlah fraksi menyatakan walk out karena memprotes kepemimpinan Fahri.
Kemudian, pelanggaran lain dalam pembentukan pansus ini yaitu perintah Tata Tertib Pasal 171 ayat (2). Dalam aturan ini jelas tertulis pembentukan pansus angket yaitu keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi.
"Ketentuan tatib di atas terang mensyaratkan keterlibatan semua unsur fraksi dalam panitia angket," jelas Lucius.
Menurutnya jika Fraksi PKS dan Demokrat yang sejauh ini belum mengirimkan utusan ke pansus maka dianggap tak sah. Hal ini memperlihatkan DPR yang terkesan melecehkan aturan sendiri.
"Selain pelecehan atas aturan tatib, kengototan yang cenderung brutal dari DPR menunjukan bahwa pansus ini tak dibentuk atas semangat memperjuangkan kepentingan bangsa," tuturnya.
Seperti diketahui, akhirnya Pansus Angket KPK memulai agendanya dengan menentukan pimpinan pada Rabu, kemarin. Meski tak dihadiri Fraksi PKS dan Demokrat, pansus tetap memilih pimpinan lewat rapat tertutup. Secara mengejutkan, ternyata politikus Golkar Agun Gunandjar terpilih.
