- Agus Rahmat/VIVA.co.id
VIVA.co.id – DPR menilai asumsi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) APBN 2018 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani belum sesuai dengan rencana pembangunan Presiden Joko Widodo. Salah satunya terkait konektivitas infrastruktur One Belt One Road (OBOR) 2018 yang seharusnya bisa mencapai petumbuhan ekonomi di atas 6 persen.
"Ini bukan seperti dipresentasikan hanya kisaran 5,1 persen seperti tahun 2017. Dari RPJMN ditargetkan 7,5 persen. Setelah investasi dari China harusnya Menkeu lebih berani tentukan batas bawah pertumbuhan ekonomi," kata anggota DPR, Bobby Adhityo Rizaldi, kepada wartawan, Rabu, 7 Juni 2017.
Dijelaskan Bobby, hingga semester pertama tahun ini, sektor migas belum mengalami perbaikan. Hal ini mengacu kondisi sektor hulu migas yang melemah. Kemudian, ditambah lifting migas yang estimasinya mengalami penurunan dengan batas atas yaitu 815 ribu barel minyak perhari atau barrels of oil per day atau BOPD.
"Dengan batas bawah yang sangat rendah di 771 BOPD dengan riil lifting di 771 BOPD dengan riil lifting saat ini di rata-rata 787 ribu BOPD," lanjut politisi Golkar tersebut.Ia pun memuji Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang dinilainya mampu melakukan terobosan. Tapi, berbeda dengan Menkeu Sri Mulyani yang gagal dalam mengidentifikasi sektor hulu.
Bagi dia, memang diperlukan stimulan fiskal untuk memacu pelaku industri migas hulu agar lifting meningkat.
"Jika asumsi makro ini belum disesuaikan maka konsep Kemenkomaritiman soal OBOR belum terhubung dengan struktur kerangka asumsi makro APBN 2018," tutur Bobby. (ren)
Yuk Simak! Keberlanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional 2022
Pandemi di Indonesia belum berakhir. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pemerintah untuk menangani dampak ekonomi ialah Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
