VIVA.co.id – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto hari ini menemui Ketua MPR Zulkifli Hasan. Agenda pertemuan tersebut salah satunya membahas tentang organisasi yang bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila.
Wiranto menekankan, persoalan ormas ini sebenarnya sudah lama dikomunikasikan dengan MPR. Ia menegaskan, ormas yang bertentangan dengan Pancasila dianggap harus mendapatkan terapi khusus.
"Tentu, saya juga mewakili pemerintah, khusus mengenai persyaratan organisasi, yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, tentu harus ada terapi khusus," kata Wiranto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2017.
Kemudian, ia menambahkan, tak bisa satu ormas berada dan bertentangan dengan ideologi yang dianut negaranya. Menurut dia, masalah ini perlu diselesaikan.
"Tidak bisa negara yang menganut ideologi tertentu, ada satu organisasi yang justru bertentangan dengan ideologi itu. Tentu ada penyelesaiannya. Kita juga bincang-bincang bagaimana menyelesaikan masalah itu," Wiranto menambahkan.
Ia mengharapkan, ke depan terdapat kesatuan utuh agar pemerintah dan masyarakat yang diwakili ormas bersama-sama menjaga soal pentingnya menjaga Pancasila.
Sementara itu, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, sebagai lembaga pengawal konstitusi akan mendukung pemerintah dalam kebijakannya.
"Pertama, MPR sebagai lembaga pengawal konstitusi, setelah diskusi dengan Pak Wiranto, kami sepakat tidak boleh ada dari publik ini, ormas yang bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Pancasila karena memang MPR sebagai penjaga konstitusi," kata Zulkifli.
