- VIVA.co.id/Idrus Marham
VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan partainya tidak mempersoalkan adanya usulan penambahan kursi pimpinan DPR, MPR, dan DPD. Baginya, yang terpenting adalah para pengusul dari ide tersebut memiliki dasar yang kuat.
"Itu semua adalah aspirasi. Silakan bila ada konsep dan argumentasinya," kata Idrus di arena Rapimnas Partai Golkar, Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 23 Mei 2017.
Idrus menuturkan di masa awal kepemimpinan DPR periode 2014-2019, terjadi persaingan antara Koalisi Indonesia Hebat dengan Koalisi Merah Putih. Ketika itu, dinamika atau gesekan antara dua kekuatan besar itu cukup tinggi.
Lalu kemudian muncul aspirasi, partai yang memiliki perolehan suara tertinggi pada Pemilu 2014 yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan supaya ada penghargaan dan diakomodasi.
"Ide itu bergulir dan direspons. Partai-partai lain memandang perlu," kata Idrus.
Saat itu, Idrus yang masuk ke KMP, juga intensif berkomunikasi dengan KIH, dalam hal ini Pramono Anung dan Olly Dondokambey. Namun kemudian, pimpinan yang terpilih sebanyak 5 orang dengan Setya Novanto sebagai ketua yang diusung KMP.
Sebelumnya, Revisi Undang Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD yang semula direncanakan cepat rampung kini malah semakin molor. Salah satu penyebabnya, antarfraksi yang masih alot bahas jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR yang akan ditambah.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan soal berapa kursi pimpinan DPR dan MPR yang akan ditambahkan dalam revisi masih bersifat dinamis. Berbagai macam usulan pun terus berkembang.
"Ada juga usulan bahwa pimpinan DPR ditambah 2, MPR ditambah 6, terus kemudian pimpinan DPD ditambah 2," kata Firman di gedung DPR, Jakarta, Senin 22 Mei 2017. (ren)
