Anggota DPR: Ide Minahasa Merdeka Tak Perlu Dibesar-besarkan

Bendera lambang Minahasa Merdeka
Sumber :
  • VIVA.co.id/Facebook@Ancient of Minahasa

VIVA.co.id - Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta, menanggapi adanya isu Minahasa Merdeka yang beredar melalui media sosial, setelah sebelumnya terjadi aksi penolakan terhadap Fahri Hamzah. Ia menilai kemungkinan aktor intelektual dari semua kejadian ini adalah orang yang sama. Aktor tersebut dianggap berpikiran kekanak-kanakan.

M Kece Dituntut 10 Tahun Penjara

"Semua pihak di Indonesia telah sepakat bahwa NKRI adalah harga mati. Jadi kalau ada pikiran kekanakan seperti ini, jelas ini bukan pikiran orang Indonesia," kata Sukamta melalui pesan singkat kepada VIVA.co.id, Rabu 17 Mei 2017.

Menurut dia, orang Indonesia selama ini telah teruji untuk saling menghormati setiap perbedaan. Ia meyakini masyarakat Minahasa adalah bagian yang tidak terpisah dari Indonesia. Sejak masa kemerdekaan telah sama-sama berjuang melawan penjajah dan tergabung di dalam NKRI.

Marak Kasus Penistaan Agama di Pakistan, Perempuan Muda Divonis Mati

"Adanya suara-suara di medsos untuk memisahkan diri itu jelas upaya membangun isu oleh pihak tertentu dan saya yakin masyarakat Minahasa secara umum tidak akan terpengaruh hal tersebut," kata Sukamta.

Terkait dengan demonstrasi yang berlangsung di Minahasa, Sukamta yang juga Sekretaris Fraksi PKS di DPR memandang hal itu sah-sah saja dalam alam demokrasi. Putusan hakim bagi sebagian orang diagggap terlalu ringan tetapi bagi yang lain dianggap terlalu berat, tentu setiap pihak punya cara pandang yang tidak sama.

Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Permohonan Maaf dari Penjara

"Jika tidak puas bisa sampaikan keluhan melalui berbagai sarana termasuk aksi demo. Sukamta berharap semua bisa dilakukan sesuai koridor hukum," kata Sukamta.

Ia berharap isu Minahasa Merdeka tidak perlu dibesar-besarkan. Ajakan MUI agar digelar dialog nasional sangat positif untuk dilakukan hingga ke daerah-daerah.

"Untuk itulah penting adanya dialog secara berkelanjutan antara para pemimpin, tokoh agama, dan tokoh masyarakat," kata Sukamta.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya