- ANTARA FOTO/Regina Safri
VIVA.co.id - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais menentang reklamasi Teluk Jakarta. Amien pun menantang Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Pandjaitan untuk adu data soal masalah tersebut.
"Kalau misalkan data Pak Luhut Binsar itu lebih aktual, bahwa reklamasi akan mencegah banjir, maka saya akan ikuti. Tapi kalau data kami lebih sahih, maka Pak Luhut juga harus hentikan. Janganlah jual-jual tanah kita itu," kata Amien dalam diskusi mengenai reklamasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2017.
Amien bersyukur Basuki Tjahaja Purnama tidak jadi menang dalam Pilkada, sehingga reklamasi benar-benar bisa dihentikan.
"Andai kata dia menang, ini selesai. Tapi karena Allah masih menyayangi bangsa kita ini, kasih napas dulu," ujar Amien.
Menurut Amien, proyek besar reklamasi tersebut harus segera dimoratorium. Selain merusak lingkungan, menurutnya, reklamasi hanya menguntungkan segelintir pihak yakni para pengembang.
"Secara logis untuk kepentingan bangsa, ini harus kita hentikan bersama-sama," kata Amien.
Pemerintah pusat bersikukuh bahwa reklamasi Pantai Utara Jakarta harus dilakukan. Sekalipun Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, tegas menolak program itu.
Penolakan itu menjadi salah satu bahan kampanye Anies-Sandi selama mengikuti Pilkada 2017 ini. Soal pentingnya program reklamasi ini, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan memaparkan data-data tersebut kepada gubernur terpilih nantinya.
"Kami sudah ada proses yang baru, nanti disampaikan, dilihat. Tentu harus dengan baik-baik dijelaskan. Mungkin Pak Anies belum tahu data yang banyak," kata Luhut Pandjaitan di Kompleks Istana Negara, 20 April 2017.
Luhut merasa yakin bahwa Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan melanjutkan reklamasi ini. Sebab, menurut Luhut, penurunan tanah di Jakarta setiap tahunnya bisa 17,5 cm hingga 23 cm di beberapa tempat.
"Saya kira setelah lihat datanya dari hasil penelitian tentu akan datang dengan pikiran lebih jernih. Kita bicara untuk kepentingan nasional, kepentingan Jakarta," kata Luhut. (ase)
