- VIVA.co.id/Agustinus Hari
VIVA.co.id - Partai Gerindra menganggap aksi ratusan warga Manado menolak kedatangan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di kota itu sebagai penghinaan kepada negara dan Pancasila. Soalnya Fahri ke sana sedang menjalankan tugas negara dan berdasarkan undang-undang, bukan sebagai pribadi.
“Pemandangan tersebut tidak hanya bentuk penghinaan kepada negara, tetapi juga melukai Pancasila,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, melalui keterangan tertulisnya kepada VIVA.co.id pada Senin, 15 Mei 2017.
Ketua Fraksi Gerindra MPR RI itu juga mengingatkan, bandara juga aset dan simbol ekonomi negara yang memiliki aturan. Tidak dibenarkan bila sekelompok orang dengan mudah memasuki ruangan, bahkan hingga area lepas landas (apron) pesawat udara, karena dapat mengganggu aktivitas penerbangan dan ketertiban.
Selain merusak kedamaian dan kebhinnekaan, kata Edhy, tindakan massa itu juga berpotensi menular ke daerah lain. Kalau sampai itu terjadi, stabilitas nasional terganggu sehingga memengaruhi perekonomian nasional.
Negara membolehkan demonstrasi sebagai bagian dari berdemokrasi. Namun cara-cara yang dilakukan haruslah sesuai norma berbangsa, tidak melanggar hukum dan undang-undang, apalagi sampai mengancam kedaulatan berbangsa.
“Mengacung-acungkan senjata tajam dan menerobos lingkungan bandara sangat tidak dibenarkan secara hukum dan tidak mencerminkan demokrasi yang baik,” katanya.
Dia menuntut Kepolisian bertanggung jawab dan mengusut aktor intelektual aksi itu. “Buktikan bila negara hadir dan tidak kalah dengan pihak-pihak yang dapat mengancam keutuhan berbangsa.” (ase)
Jokowi Marah hingga Ancaman Reshuffle, Salah Siapa?
Penanganan covid-19 dianggap menjadi tanggung jawab presiden
