Fadli Zon Nilai Mendagri Berlebihan Sikapi Pengkritik Jokowi

Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Zahrul Darmawan

VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon heran dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang menyebarkan data e-KTP seorang wanita pengkritik Presiden Joko Widodo. Fadli mengkritik sikap Tjahjo tersebut berlebihan.

Jumat Agung, Presiden Jokowi Ajak Resapi Makna Pengorbanan Yesus Kristus

Dia mememinta pemerintah tak represif terhadap kebebasan berekspresi dari setiap warga.

"Menurut saya sih agak berlebihan ya. Kan orang bebas berpendapat dijamin oleh konstitusi, di depan umum ya. Terlepas apa pun pendapatnya," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 12 Mei 2017.

Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapat 61 Persen Saham Freeport Indonesia, Meski Alot Negosiasinya

Fadli menilai pernyataan yang disampaikan oleh perempuan bernama Veronica Koman hanya sebatas menyampaikan pendapat. Jika benar data e-KTP dibocorkan Tjahjo, ia tak setuju dengan hal tersebut.

"Saya juga agak heran ya itu kalau benar dibocorkan, karena itu kan data pribadi. Terlepas setuju atau tidak setuju dengan apa yang disampaikan, tapi itu kan persoalan pendapat," ujarnya.

Gus Miftah Curiga Jokowi Pilih Bahlil Lahadalia Jadi Menteri Karena Lucu, Bukan Prestasi

Terkait kemungkinan bila Veronika Koman menggugat Mendagri, Fadli menyerahkan kepada yang bersangkutan. Ia hanya menekankan agar pemerintah bisa bersikap bijak untuk menjaga iklim demokrasi yang kondusif.

"Saya kira kita sudah terlalu banyak masalah berseliweran yang menimbulkan ketidakpastian, dan juga pemerintah mestinya membuat satu iklim yang kondusif. Iklim yang aman, nyaman. Pasti orang akan mau berinvestasi," terang Fadli.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo kesal dengan orasi Veronika Koman dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Orasi itu dilakukan di depan Rutan Cipinang saat Ahok masih ditahan dan sebelum dipindahkan ke Rutan Mako Brimob.

Dalam orasinya, Veronika mengatakan rezim Presiden Jokowi lebih buruk dari rezim Presiden SBY.

Setelah melihat unggahan video tersebut, Tjahjo meminta Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri, Soedarmo, menelusuri kebenaran isi rekaman video berdurasi 30 detik tersebut. Dan dari laporan yang diterimanya video tersebut benar adanya.
    
"Salahnya Pak Jokowi apa? Kok selalu dikaitkan dengan masalah Ahok," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Kamis 11 Mei 2017.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya