- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terus menjadi sorotan. Bukan karena kinerja yang baik, namun sorotan terkait konflik internal lembaga senator itu yang tak juga selesai. Persoalan kali ini menyangkut penahanan dana reses anggota DPD yang tak mengakui kepemimpinan Oesman Sapta Odang.
Sekretaris Jenderal DPD Sumarsono Hardjosoekarto kembali dikritik dalam masalah ini. Sebagai pimpinan aparatur sipil, Sumarsono dinilai terlalu ikut bermain politik dalam konflik DPD.
"Ya harusnya Sekjen DPD ini ikuti aturan. Jarang jabatan aparatur madya sipil tertinggi lembaga legislatif seperti begini. Ini kan dia terkesan ikut persoalan politis kemauan bosnya (Oesman)," kata Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Irham Dilmy, saat dihubungi, Kamis, 11 Mei 2017.
Menurut dia, posisi Sekjen DPD seharusnya bisa mengikuti aturan dalam persoalan dana reses. Apalagi setiap anggota DPD punya hak yang sama mendapatkan dana reses. Namun kenyataannya, ada keluhan sejumlah senator terkait dana resesnya yang belum dicairkan karena persoalan konflik internal DPD.
"Persoalan internal DPD memang pelik. Tapi, harusnya Sekjen juga ikuti aturan. Jangan dualisme ada, justru aturan politis yang diikuti. Jangan jadi serba salah kalau begini," tuturnya.
Sementara itu, pengamat dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menekankan kritikan Sekjen DPD bukan saja soal penahanan dana reses. Sebelumnya, soal penguncian ruang rapat sampai pengurusan pelantikan pimpinan DPD oleh Mahkamah Agung ikut menyeret nama Sumarsono.
"Kalau begini disayangkan kan. Apa yang bisa dilihat dari DPD. Sudah kinerja enggak jelas. Nah ini PNS tertinggi yang harusnya jadi pengayom ikut-ikutan main konflik. Aduh rusak," kata Lucius.
Lucius pun berharap agar Ketua DPD Oesman Sapta bisa bersikap bijak dalam merangkul senator lain untuk menyelesaikan persoalan ini. Menurutnya, tak akan selesai jika kedua belah pihak saling bersikeras menyatakan sikapnya.
"Ini kan dilihat masyarakat. Diberitain media. Ya semoga saja cepat selesai. Tergantung mereka sendiri," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah senator mengaku dana reses belum dicairkan karena belum tanda tangan surat pernyataan dukungan terhadap Ooesman Sapta sebagai Ketua DPD. Menurut anggota DPD asal Maluku, John Pieris, pihak Sekretariat Jenderal DPD sengaja menahan dana reses.
Imbasnya, senator yang ingin ke daerah pemilihannya, harus menggunakan dana pribadi terlebih dulu. Jika meminta ke pihak Setjen DPD, ia yakin tak akan diproses pencairan dana resesnya.
"Untuk apa? Tidak dikasih. Karena Sekjen melaksanakan putusan itu. Kalaupun ada reses berikutnya, saya melaksanakan dengan uang pribadi. Apa boleh buat. Itu sudah risiko," tutur John, Rabu, 10 Mei 2017. (ase)
