- VIVA.co.id/ Zahrul Darmawan.
VIVA.co.id - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, optimistis partainya memiliki kader yang dapat dicalonkan wakil presiden pada Pemilu 2019.
"Nanti di (Pemilu) 2019 akan ada peluang di mana PKS bisa mengajukan minimal cawapres (calon wakil presiden),” kata di Kuta, Bali, Sabtu malam, 6 Mei 2017.
Bukan tanpa sebab PKS percaya diri. Sebabnya adalah saat ini dibahas undang-undang partai politik, yang salah satunya mengenai presidential threshold atau ambang batas perolehan suara sebuah partai politik untuk dapat mencalonkan presiden atau wakil presiden.
"Ada tiga opsi, yang pertama nol persen. Semua partai parlemen dan no parlemen bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden," katanya.
Kedua, sama dengan parliamentary threshold atau ambang batas perolehan suara sebuah partai politik di parlemen, yang berarti hanya partai yang masuk parlemen yang dapat mencalonkan presiden atau wakil presiden.
Opsi ketiga adalah 20 persen kursi DPR RI. "Kalau itu yang dipilih, karena PKS cuma tujuh persenan, maka PKS tak mungkin mencapreskan sendiri, kami harus koalisi. Ketika koalisi, kami berharap bisa mendapatkan wakil presiden," ujarnya.
Menurutnya, pembahasan presidential threshold membuka peluang bagi partainya menjadi pemimpin negeri ini. Dia mengaku tengah gencar ke daerah-daerah untuk memotivasi kadernya agar mempersiapkan menghadapi Pemilu 2019.
"Karena begitu kita punya capres dan cawapres, itu akan berdampak pada pilihan orang terhadap anggota legislatif. Kalau kita punya capres dan cawapres yang bagus, publik juga akan memberikan kita suara yang bagus. Karena ada peluang itu, maka kita mengonsolidasikan dari sekarang supaya kader paham apa yang akan diperjuangkan 2018 dan 2019," katanya.
Koalisi dengan Gerindra
Ia menjelaskan peta pertarungan kekuatan perjuangan partai mengenai presidential threshold. "Sekarang ini posisinya hampir sama. Untuk 20 persen didukung oleh partai pemerintah. Karena usulan pemerintah 20 persen, maka PDIP, Golkar dan Nasdem masih pada posisi itu," ujarnya.
Mereka yang mendukung ambang batas pencalonan presiden 0 persen adalah Partai Gerindra dan PAN. Partai yang mendukung sama dengan parliamentary threshold adalah PKS dan PKB.
"Partai Hanura saya kira juga ada di situ. Mana yang kuat? Kalau dari sisi konfigurasi relatif sama. Tapi dari pembicaraan-pembicaraan, kelihatannya akan mengarah pada jalan tengah, yaitu parliamentary threshold," kata Sohibul.
Apapun keputusannya kelak, PKS mengisyaratkan menjalin koalisi pada Pemilu 2019. "Tapi nanti tergantung koalisinya apakah PKS dapat capres atau cawapres. Tapi secara prinsip kami akan koalisi agar mesinnya jalan, karena pada akhirnya akan dua putaran. Kalau dua putaran, kita sendirian agak berat nanti," katanya.
Soal partai koalisi, Sohibul tak malu-malu menyebut Partai Gerindra adalah pilihan yang dianggap tepat. Selain jalinan komunikasi intensif yang dilakukan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra, Sohibul menilai dua partai itu cukup untuk mengusung capres dan cawapres.
"Dari tingkat komunikasi, peluang Pak Prabowo sangat tinggi, karena beliau juga berkomunikasi paling intens. Kalau pun syaratnya 20 persen, yang berarti 112 kursi DPR RI, kalau PK dan Gerindra koalisi, itu jumlahnya 113 kursi. Kita memenuhi. Kalau kemungkinan besarnya iya (koalisi dengan Gerindra), tapi belum ada kata final," ujarnya.
