- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi. Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan bukan sekali dua kali melontarkan kritik terhadap lembaga extra ordinary tersebut tapi sudah cukup sering.
"Saya tetap pada pendirian saya. Mitos-mitos dalam cara kerja pemberantasan korupsi (oleh KPK)," kata Fahri dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), di tvOne, Selasa, 2 Mei 2017.
Menurut Fahri, realitas yang ada adalah ada semacam hawa yang tercipta agar orang takut berbicara soal keburukan KPK. Seolah-olah tidak bisa disentuh.
"Banyak lawyer yang berperkara, mereka seperti lumpuh. Untung ada ILC, setidak-tidaknya berani bicara. Saya mencatat banyak masalah, fiksi, mitos-mitos, sudah banyak. Kalau bicara kasus, itu kasus Budi Gunawan apa penjelasannya coba," kata Fahri.
Fahri mengingat pimpinan KPK saat mengumumkan penetapan tersangka terhadap Komjen BG yang ketika itu tengah dicalonkan sebagai Kapolri. Dia melihat lembaga itu justru menjegal karir BG.
"Berdiri depan layar. Ini korupsinya Budi Gunawan. Dipotong. Padahal dia sudah selesai di eksekutif, legislatif, praperadilan, tapi tidak jadi apa-apa. Bagaimana pertanggungjawaban KPK?" kata dia.
Setelah itu, Budi Gunawan kemudian dicalonkan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Menjalani fit and proper test seperti saat jadi calon Kapolri.
"KPK-nya diam. Ini apa? Ini main-main? Mau jago-jagoan? Sebelum ini, banyak kasus lain," ujarnya.
Fahri melanjutkan ulasannya. Pada saat Jokowi tengah membentuk kabinetnya, KPK diberi kesempatan untuk ikut menyeleksi nama-nama menteri.
"Ada yang merah, kuning, hijau. Yang hijau boleh, yang merah kuning jangan. Merah tiga bulan akan jadi tersangka, kuning enam bulan. Nama orang itu hancur, dianggap bejat, gak layak diterima. Tadi RJ Lino yang dikatakan Pak Margarito," kata dia.
Lalu kasus Bank Century. Menurutnya, KPK berbelok dari temuan BPK. "Komplotannya jelas. Jatuhnya Budi Mulya," kata dia.
"Sri Mulyani kejar sampai IMF, wawancara gak jalan. Ini BLBI dibuka, ini permainan apa lagi? KPK gak ada batas. Tetapkan tersangka baru tinggal bilang pengembangan. Terjadi pelanggaran SOP," lanjutnya.
Fahri juga menyinggung perlakuan KPK terhadap para pejabat yang seharusnya terhormat. Salah satu contoh adalah mantan Ketua DPD, Irman Gusman.
"Hari-hari lalu di samping kita. Tengah malam diambil KPK, dibawa tanpa lawyer, diperiksa sampai pagi. Jam 10 jadi tersangka. Dia dari keluarga terhormat, tidak dikenal jadi penjahat. Tiba-tiba hari itu jadi penjahat," katanya.
Lebih lanjut, perlakuan tidak terhormat juga Fahri lihat dari tindakan KPK yang menggeledah kamar Ketua MK, MA, anggota DPR. Padahal, mengutip kejadian sejarah, dia menuturkan bahwa saat Sultan Hamid II memberontak, yang menyidik adalah Jaksa Agung Muda, dan yang menuntut di pengadilan adalah Jaksa Agung.
"Mereka tetap menjaga kredibilitas pejabat. Tapi sekarang apa tidak perlu dijaga? Apa hanya KPK yang kredibel, yang lain brengsek semua?" kata Fahri dengan nada cukup keras.
"Dia sangat efektif, populer, targetannya jelas. Dari hasil sadapan, semua orang kayak bandit. KPK menjadi mitos, tidak boleh disentuh, tidak boleh dibahas." (mus)
