- VIVA.co.id/ Al Amin.
VIVA.co.id - Partai Golkar serius menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Partai Golkar, Yorrys Raweyai. Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Daerah Partai Golkar Freddy Latumahina memberikan keterangan pers terkait surat peringatan dan teguran kepada kader partainya tersebut.
"Ini surat peringatan dari DPP Partai Golkar karena beliau dianggap melanggar kesepakatan rapat Partai Golkar," kata Freddy Latumahina dalam konferensi pers yang berlangsung di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Selasa, 2 Mei 2017.
Freddy mengatakan, Yorrys dianggap melanggar kesepakatan rapat harian DPP Golkar lantaran mencemarkan nama baik ketua DPP Partai Golkar Setya Novanto. Padahal rapat pengurus harian DPP Partai Golkar pada 5 April 2017 memutuskan agar menjaga soliditas partai, dan DPP Golkar harus kompak menjaga soliditas menjelang Pilkada 2018 serta Pemilu Legislatif 2019.
"Apabila ada hal-hal yang harus disampaikan maka yang pertama dibicarakan di dalam rapat kemudian DPP menetapkan juru bicaranya. Kesepakatan itu kami pegang sampai sekarang," tutur Freddy.
Sebelumnya, Yorrys merasa prihatin dengan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, yang disebut dalam dakwaan perkara korupsi e-KTP. Apalagi statusnya saat ini telah dicegah berpergian ke luar negeri oleh Ditjen Imigrasi atas permintaan KPK.
"Karena memang ketua umum hampir pasti menjadi tersangka dengan kasus (e-KTP) ini. Ini kita harus pahami, sekarang sudah pencekalan (pencegahan)," kata Yorrys dalam sebuah diskusi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 24 April 2017.
Yorrys mengungkapkan, Golkar saat ini sedang mendiskusikan suatu hal yang penting untuk menyelamatkan partai. Bahkan, dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar yang akan digelar, internal partai sudah mewacanakan untuk mengganti Setya Novanto apabila ditetapkan tersangka oleh KPK.
"Jadi bagaimana Golkar mengambil sikap proaktif, demi partai yang perlu kami selamatkan. Banyak sekali (calon pengganti), kalau ke depan, generasi muda baru banyak sekali. Di DPR saja berapa banyak, di internal ada banyak," ujarnya.
Setya Novanto memang tengah terseret kasus korupsi e-KTP. Namanya turut disebut sebagai salah satu penerima uang dari proyek yang diduga merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun tersebut. Bahkan saat ini, KPK melalui Imigrasi mencegahnya berpergian ke luar negeri.
