VIVA.co.id – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK akan digulirkan pasca masa reses. Meski pansus belum terbentuk, tapi Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah sudah mengusulkan agar perlu diundang pihak yang terlibat dalam pembuatan undang-undang KPK.
"Dihadirkan untuk mendapatkan pandangan tentang arah dan orientasi kita dalam menyusun kerangka angket itu sendiri," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 2 Mei 2017.
Ia menjelaskan pihak pembuat UU KPK perlu dihadirkan untuk menyusun konstruksi arah penyelidikan dalam angket. Pasalnya, usulan angket ini harus disusun kerangka persoalannya.
"Minggu-minggu pertama itu nanti dibahas apa konstruksi yang ada. Saya melihat itu sudah ada bagan yang dikirim oleh teman-teman yang membaca angket itu dan saya kira itu bagan sudah bagus dan itu disepakati nanti ditahap awal, bagannya disepakati, alurnya disepakati lalu baru menyusun jadwal siapa aja yang mau dipanggil," tutur Fahri.
Ia pun meminta agar keberadaan angket KPK tak perlu ditakuti. Menurut dia, hak angket seperti upaya DPR dalam memfungsikan KPK dalam pemberantasan korupsi yang benar.
"Sebenarnya enggak usah takut ini sebenarnya adalah show bagi kita semua, untuk melihat bagaimana cara kita ke depan memfungsikan KPK dan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi yang baik. Enggak usah khawatir," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Mei 2017.
Seperti diketahui, persetujuan hak angket KPK dilakukan secara kontroversial. Fahri yang menjadi pimpinan sidang mengetuk palu tanpa persetujuan forum paripurna. Tiga fraksi yaitu Gerindra, PKB, dan Demokrat walk out dalam paripurna, Jumat, 28 April lalu.
Sindir PKS, Fahri Hamzah: Pradi itu Korban Terakhir
Menurut Fahri Hamzah, 15 tahun Depok dipimpin kader PKS tak ada kemajuan. Dia bilang Depok harus berubah.
