PKS Kantongi Tiga Nama untuk Pilgub Jabar

Presiden PKS, Mohamad Sohibul Iman.
Sumber :
  • Istimewa

VIVA.co.id – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mohamad Sohibul Iman, mengatakan pihaknya akan kembali membuka peluang kerja sama dengan partai Gerindra terkait Pemilihan Gubernur Jawa Barat. Hal ini ia sampaikan usai menghadiri acara Milad ke-19 PKS di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Minggu 30 April 2017.

"Ya itu sangat mungkin. Kita katakan kita bisa bekerja sama dengan partai mana pun, tapi partai yang sudah bekerja sama di beberapa tempat akan lebih mudah. Makanya peluang (kerja sama) dengan Gerindra itu menurut saya peluang paling tinggi," katanya.

Meski sudah memantapkan pilihanya untuk berkoalisi dalam pilgub Jabar 2018, Sohibul menyebut belum ada nama calon yang akan diusung oleh kedua partai tersebut. Akan tetapi, PKS telah mengantongi tiga nama, yang berasal dari kalangan internal, yang akan diajukan menjadi orang nomor satu di Jawa Barat.

Dicopot dari Wakil Ketua DPRD DKI, Begini Kata Abdurrahman Suhaimi

"Sampai hari ini, saya sudah ngobrol dengan Pak Prabowo. Dari pihak Gerindra masih mencari (calon), dari pihak kami Insya Allah sudah menyiapkan, Insya Allah kami menyiapkan beberapa calon nanti. Ketika dari Gerindra sudah jelas, kami akan mencari yang cocok," jelasnya.

"Dari PKS ada Pak Tate Komarudin, anggota DPRD Provinsi Jabar. Sudah tiga periode (menjabat) setahu saya. Dia juga Ketua DPP Banten, Jakarta dan Jabar. Kemudian ada Ibu Nety, istri dari Pak Aher. Kemudian ada Wakil Walikota Bekasi, Pak Ahmad Saiful," tambahnya.

PKS Kecam Dubes Ukraina Surati Presiden: Enggak Punya Akhlak

Sedangkan untuk pengumuman nama-nama cagub Jabar, Sohibul belum bisa memastikannya. "Jangan buru-buru, kita ingin setelah Pak Anies ini tuntas semua lah ya. Jadi setelah DKI tuntas, mudah-mudahan di pertengahan bulan ini kita kasih tahu," ucapnya. (one)

Presiden Jokowi Bersama Sejumlah Menteri di Tempat Kemah Titik Nol IKN

Softbank Batal Investasi di IKN, Fraksi PKS: Jangan Perbesar APBN

Anggota Komisi V dari fraksi PKS meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi di IKN tersebut. Jangan perbesar pemakaian APBN.

img_title
VIVA.co.id
15 Maret 2022