- VIVAnews/Tri Saputro
VIVA.co.id - Nama Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai tengah menjadi perhatian publik. Sebabnya, Yorrys disebut-sebut menyatakan sang Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto hampir pasti menjadi tersangka, dan partai berlambang pohon beringin tersebut tengah membahas soal pergantian pucuk pimpinan.
Namun, Yorrys membantah sudah mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Novanto. Dia hanya mengungkapkan pemikiran berdasarkan fakta yang terjadi demi kelangsungan Partai Golkar.
"Saya enggak tahu juga, ada salah apa. Tidak seperti itu (menyudutkan Setya Novanto). Dalam diskusi itu saya bicarakan kasus ketua umum terkait e-KTP. E-KTP kita harus tahu bahwa ini ranahnya KPK. KPK ini lex specialis, dan extra ordinary dalam penerapan hukumnya," kata Yorrys saat berbincang dengan VIVA.co.id, Kamis, 27 April 2017.
Yorry pun membeberkan fakta-fakta yang terjadi. Pertama, waktu pencekalan, Fraksi Partai Golkar akan membuat surat atau semacam nota protes ke pemerintah.
"Saya tanya Korbid Bidang Hukum. Kalian mengerti hukum, kalau ada institusi minta pencekalan ke Kemenkumham, apalagi KPK, ada enggak yang pernah ditolak? Tidak pernah katanya. Kalau tidak pernah, ngapain kami buat surat protes itu? Dari aspek hukumnya," kata Yorrys.
Kedua, lanjut Yorrys, melihat tata beracara KPK. Dia bertanya apa yang terjadi jika pejabat negara sudah dipanggil menjadi saksi, dicekal atau dicegah.
"Pasti ada sprindik yang ditingkatkan lagi. Biasanya setelah itu tersangka," tuturnya.
Mendengar keterangan itu, Yorry pun berpendapat bahwa Golkar harus mempersiapkan diri untuk konsolidasi. Kalau sampai terjadi yaitu Setya Novanto ditetapkan menjadi tersangka, meskipun dia tidak mengharapkan itu, namun partai harus responsif.
"Ini bagaimana supaya jangan pecah. Kami perlu membangun komunikasi dalam rangka soliditas. Sebagai filosofis dalam berorgansasi, kita harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan bila untuk kepentingan organisasi, kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi," kata Yorrys.
Yorrys mengingatkan, dalam keputusan Munaslub, partainya mendukung pemerintahan Jokowi dan mengusung Jokowi sebagai capres pada 2019. Dia menegaskan Golkar harus benar-benar tepat dalam menyikapi situasi yang terjadi.
"Bila Golkar mengambil sikap begini (mengirim nota protes atas pencegahan Setya Novanto ke Presiden), berdasarkan pengalaman siapa pun yang menentang KPK, pemberantasan korupsi, menjadi enemy publik. Ini salah. Kok saya disalahkan, gimana?" ujar Yorrys.
Yorrys mengaku sama sekali tidak membicarakan soal Munaslub untuk penggantian Setya Novanto. Bila memang ada arah ke sana, kata dia, ada mekanismenya. "Landasan hukum jelas, AD/ART.”
Yorrys menambahkan beberapa saat setelah ucapannya ramai di media, dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Novanto dan tidak ada masalah. Setelah itu, dia ikut menemani Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menggelar konferensi pers untuk mengklarifikasi masalah tersebut. (ase)
