Respons Menpora Imam Nahrawi Soal Isu Reshuffle Jilid III

Menpora, Imam Nahrawi
Sumber :
  • Fajar Ginanjar Mukti/ VIVA.co.id

VIVA.co.id – Isu perombakan kabinet, atau reshuffle jilid III kembali mencuat akan dilakukan Presiden Joko Widodo. Menanggapi itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengatakan, reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai kepala pemerintahan.

AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle

Dia pun menyarankan kepada semua pihak menghormati keputusan Presiden, jika memang reshuffle akan diambil.

"Itu saya kira hak prerogatif presiden. Semua pihak, tentunya harus menghormati proses yang ada, termasuk rencana Presiden tersebut," ujarnya saat dihubungi VIVA.co.id, Rabu 26 April 2017.

Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN di Istana, Moeldoko ke Mana Tak Nongol?

Imam menjelaskan, sebagai pembantu menteri, ia mengaku hanya menjalankan tugas yang diamanahkan. Selain itu, dia hanya ingin fokus kerja.

"Biarlah wacana itu berjalan dengan sendirinya. Sebagai menteri, saya hanya fokus kerja, kerja, dan kerja," lanjut menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.

Jokowi Lakukan Reshuffle, Ini Deretan Menteri Terbaru Kabinet Indonesia Maju

Saat ini, kata dia, Kemenpora fokus bekerja menggelar Asian Games dan Pra Asian Games 2018. Ia menganggap, suksesnya penyelenggaraan hajatan Asian Games adalah kewajiban seluruh warga negara Indonesia.

"Kami fokus mesukseskan Asian Games, karena itu kewajiban kita dan bangsa Indonesia untuk menyambut dan mensukseskannya," kata dia.

Sebelumnya, dalam acara Kongres Ekonomi Umat, Jokowi menyampaikan sinyal akan melakukan reshuffle Kabinet Kerja. Ia mengatakan, dalam menjalankan programnya selalu memakai target. Jika menteri tak bisa memenuhi target, dia mengatakan, bisa mengganti, atau menggeser yang bersangkutan.

"Itu urusan menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak selesai, urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan lainnya. Karena, kalau tak diberi target konkret sampai kapan pun tak bisa," kata Jokowi, Sabtu lalu, 22 April 2017. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya