- VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik putusan jaksa atas kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Menurutnya, hal tersebut dianggap menguntungkan terdakwa.
Fadli mengimbau bahwa perihal kasus tersebut sudah jelas dalam ilmu hukum, yurisprudensi. Sehingga ini bisa menjadi pedoman bagi para penegak hukum untuk untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.
Dia berharap hal tersebut juga harus diproses seadil-adilnya. Itu lantaran kasus tersebut sampai saat ini masih meninggalkan kegaduhan dan gonjang- ganjing di sejumlah masyarakat.
"Saya sangat setuju dan sependapat bahwa tuduhan jaksa itu sangat terlihat menguntungkan terdakwa. Dan, ini sama sekali tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat itu harus menjadi acuan, apalagi dengan gonjang-ganjing dan kegaduhan yang diakibatkan," ujar Fadli Zon saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu, 26 April 2017.
Dia menuturkan bahwa bilamana hukuman untuk Ahok hanya sekadar percobaan bahkan dibebaskan, maka hal tersebut dapat membuat masyarakat tidak percaya lagi dengan hukum. Fadli pun berkaca pada kasus Arswendo Atmowiloto dan Ahmad Musadeq dimana mereka sama-sama melakukan penistaan agama tapi tetap dihukum sesuai perbuatannya.
Sementara untuk kasus Ahok, lebih terkesan ringan dan dipermudah jalannya. Dia menganggap seperti ada rekayasa dibalik keputusan hukumannya.
"Jika nanti hukumannya hanya sekadar percobaan dan dibebaskan, saya kira ini membuat masyarakat tidak lagi percaya kepada hukum. Sementara pada kasus-kasus yang lain dengan yurisprudensi yang ada itu dihukum, sama seperti kasus pak Arswendo dan Musadeq. Tuntutannya yang sekarang ini kelihatan direkayasa, dipermudah dan ringan," ucapnya.
Fadli pun menuding ada permainan dari Jaksa Agung yang meringankan kasus ini. Sebab menurutnya Jaksa Agung yang sekarang ini berasal dari sebuah partai politik sehingga disinyalir ada kepentingan politik di dalamnya.
"Jaksa Agung ini kan dari parpol, tentu punya kepentingan politik. Dan saya dari dahulu termasuk yang bersuara seperti itu. Harusnya jaksa agung itu orang yang independen, bukan berasal dari parpol tertentu. Karena rawan sekali penyelewengan dan penyalahgunaan. Tapi presiden tetap mempertahankan, mungkin punya kepentingan lain," ucapnya.
