Dua Kali Reshuffle, Kabinet Jokowi Dinilai Belum Optimal

Presiden Joko Widodo
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVA.co.id – Selama hampir tiga tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo sudah dua kali melakukan reshuffle Kabinet Kerja. Namun, reshuffle tersebut dinilai belum menggambarkan pencapaian kinerja, tapi lebih karena tidak kepuasan Jokowi.

AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle

Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi'i, mengatakan reshuffle tidak ada artinya kalau tak mengubah keadaan karena selama ini semua menteri yang diganti bukan tak berhasil mensejahterakan rakyat. Ia pun mengkritisi isu reshuffle jilid III jika nanti benar dilakukan Jokowi.

"Itu memang hak prerogatif presiden, bisa dia lakukan kapan saja. Pertanyaannya jika hanya mengganti orang tanpa mengubah kebijakan tidak ada artinya," ujar Syafi'i saat dihubungi VIVA.co.id, Rabu 26 April 2017.

Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN di Istana, Moeldoko ke Mana Tak Nongol?

Menurut dia, selama ini pemerintah gagal mengawal kekayaan sumber daya alam Indonesia. Seharusnya, pemerintahan Jokowi bisa memperbaiki dan merawat kekayaan tersebut.

"Sudah tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, saya melihat ada kegagalan pemerintah menjaga itu semua. Berbagai sektor seakan diobral kepada asing, sektor jasa, sumber daya bahkan tenaga kerja dan keuangan," lanjut Syafi'i.

Jokowi Lakukan Reshuffle, Ini Deretan Menteri Terbaru Kabinet Indonesia Maju

Syafi'i menambahkan, hal yang paling buruk adalah penegakan hukum. Saat ini bukan lagi terkesan tapi sudah kasat mata para penegak hukum menjadi komoditi untuk kepentingan politik para elite.

"Hari ini penegak hukum bukan lagi menjamin kepastian hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi benar-benar menjadi komoditi untuk kepentingan poltiik para elite," jelasnya.

Syafi'i juga menuturkan, banyak kasus besar di Indonesia yang tak jelas penegakan hukumnya. Hal ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah.

"Kasus besar yang jadi komitmen awal negeri ini, BLBI, Century, reklamasi dan kasus besar lainnya seperti raib, karena mungkin ini bagian dari pesanan," tuturnya. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya