- VIVA.co.id/M Ali Wafa
VIVA.co.id – Isu reshuffle kembali mencuat yang salah satunya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan masuk kabinet sebagai Menteri Dalam Negeri. Sebagai salah satu parpol pendukung pemerintah, Nasdem mendukung kebijakan Presiden Jokowi termasuk jika melakukan reshuffle jilid III.
Ketua DPP Nasdem, Johnny G Plate menekankan jika memang isu Ahok masuk kabinet maka hal tersebut merupakan kewenangan prerogatif Jokowi sebagai presiden.
"Sampai saat ini itu kewenangan presiden. Kan tidak ada yang menghambat Pak Ahok jadi menteri. Tapi, kita kan bukan presiden, yang presiden kan Jokowi," kata Johnny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 25 April 2017.
Ia menambahkan, jika akan melakukan reshuffle, Jokowi akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak untuk pertimbangan sebelum memutuskan kebijakan.
"Tapi, semua masukan-masukan, politik baik legal formal, lingkungan sosial politik, kompetensi dan pengalamannya akan menjadi pertimbangan presiden siapa pembantunya," ujar Johnny.
Dia menekankan hal yang tak kalah penting untuk menjadi menteri adalah faktor chemistry. Dengan chemistry, presiden dan pembantunya bisa bekerja sama.
"Apalagi presiden kita orang Jawa. Jadi, ada simbol-simbol itu harus bisa dipahami dan dimengerti orang. Ada beberapa menteri yang dituntut harus memenuhi target. Rapor itu ada di presiden. Apakah mereka bekerja sesuai target, lebih dari target, atau under performance. Kalau under performance, presiden pasti ganti," kata Johnny.
Sebelumnya, dalam acara Kongres Ekonomi Umat Jokowi mengucapkan sinyal akan melakukan reshuffle kabinet. Ia mengatakan dalam menjalankan programnya selalu memakai target. Jika menteri tak bisa memenuhi target, ia mengatakan bisa saja mengganti yang bersangkutan.
"Itu urusan menteri. Tahu saya target itu harus bisa diselesaikan. Kalau tidak selesai urusannya akan lain, Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan lainnya. Karena kalau tak diberi target konkrit sampai kapanpun 126 juta tak bisa," ujar Jokowi, Sabtu, 22 April 2017.
