Kalau Sering Reshuffle, Jokowi Dinilai Lemah Pilih Menteri

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVA.co.id – Isu perombakan kabinet alias reshuffle jilid III kembali mencuat akan segera dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap sejumlah menteri di Kabinet Kerja. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyarankan agar Jokowi tak terlalu sering melakukan reshuffle terhadap menterinya.

AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle

Menurut dia, jika sering melakukan reshuffle, semakin menunjukkan kelemahan Jokowi dalam memilih menteri. Meskipun urusan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai kepala pemerintahan negara.

"Reshuffle memang jadi hak prerogatif presiden, namun jangan terlalu sering dilaksanakan. Kalau semakin banyak reshuffle semakin menunjukkan kelemahan presiden dalam memilih," kata Riza saat dihubungi VIVA.co.id, Selasa, 25 April 2017.

Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN di Istana, Moeldoko ke Mana Tak Nongol?

Riza menekankan dalam reshuffle seharusnya dilakukan dengan cermat. Kata dia, tak perlu dilakukan hampir setiap tahun.

"Kami menyarankan persiden harus lakukan dengan cermat. Jangan sampai ada reshuffle setiap tahun. Meningkatkan kinerja tidak mesti selalu mengganti menteri," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra tersebut.

Jokowi Lakukan Reshuffle, Ini Deretan Menteri Terbaru Kabinet Indonesia Maju

Kemudian, dalam memilih menteri, Riza menyarankan harus dilihat integritas dan kompetensi dari calon menteri tersebut. Salah satunya bisa dengan melibatkan KPK atau lembaga lain dalam memberikan standar penilaian. "Harapan kami ada standar yang baik yang dilaksanakan dalam memilih menteri," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung pergantian menteri di Kabinet Kerja bila para pembantunya itu gagal memenuhi target yang ditetapkannya. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Kongres Ekonomi Umat di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu 22 April 2017.

“Saya bekerja memang selalu memakai target. Jadi Pak Menteri pernah bertanya kepada saya, Pak targetnya terlalu besar, terlalu gede. Itu urusannya menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya,” kata Jokowi. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya