Sinyal Reshuffle, Golkar: Enggak Usah Ditunggu Terlalu Lama

Presiden Jokowi umumkan reshuffle Kabinet Kerja jilid II beberapa waktu lalu. Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka usai Pilkada DKI Jakarta.
Sumber :
  • Taufik Rahadian

VIVA.co.id – Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga menilai tidak ada persoalan kalau Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet, yang ditengarai akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Menurut dia, reshuffle adalah hak prerogratif dari Presiden Jokowi sebagai pemegang mandat rakyat. Apalagi kalau ada menteri yang dianggap tidak bisa menjalankan program pemerintah sesuai yang ditargetkan.

Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR/BPN di Istana, Moeldoko ke Mana Tak Nongol?

"Kan beliau juga kemarin mengatakan kan ada beberapa menteri yang dianggap tidak bisa bekerja sesuai target. Jadi kalau Pak Jokowi menganggap tidak sesuai target ya diganti saja menteri-menteri itu, enggak usah ditunggu terlalu lama," ujar Andi, di sela-sela diskusi 'Partai Politik dan Budaya Korupsi', di Hotel Puri Denpasar, Kuningan Jakarta, Senin 24 April 2017.

Partai Golkar sendiri, usai pemilu 2014 beralih mendukung pemerintah. Dari sebelumnya, mengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Setelah mendukung pemerintah, Golkar mendapatkan posisi menteri yakni dijabat Airlangga Hartarto yang menjadi Menteri Perindustrian pada reshuffle kabinet akhir Juli 2016 lalu. Walau begitu, Golkar tidak mempersoalkan kalau nantinya Presiden melakukan reshuffle kabinet.

Jokowi Lakukan Reshuffle, Ini Deretan Menteri Terbaru Kabinet Indonesia Maju

"Nggak ada masalah, kan hak prerogratif beliau sebagai presiden. Dia yang memberhentikan dan mengangkat menteri-menteri kan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyinggung kemungkinan melakukan reshuffle kabinet bila menteri-menterinya gagal memenuhi target yang ditetapkannya. Itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara Kongres Ekonomi Umat di Hotel Sahid Jakarta, Sabtu 22 April.

Sah! Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam, AHY Menteri ATR Usai Dilantik Jokowi

“Saya bekerja memang selalu memakai target. Jadi Pak Menteri pernah bertanya kepada saya, Pak targetnya terlalu besar, terlalu gede. Itu urusannya menteri. Tahu saya, target itu harus bisa diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga seperti itu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya,” kata Jokowi.

Anggota DPR sekaligus Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera

AHY jadi Menteri ATR/BPN, Mardani PKS: Welcome to The Jungle

Presiden Jokowi lantik Ketum Partai Demokrat AHY jadi Menteri ATR/BPN.

img_title
VIVA.co.id
21 Februari 2024