TUTUP
TUTUP
POLITIK

Rieke: Ada Konstruksi Sosial Seolah Politik untuk Pria

"Namun apa kehadiran perempuan berbanding lurus dengan kualitasnya?"
Rieke: Ada Konstruksi Sosial Seolah Politik untuk Pria
Anggota Badan Legislasi (Baleg) Komisi VI Rieke Diah Pitaloka.

VIVA.co.id - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rieke Diah Pitaloka, mengingatkan bahwa perjuangan Kartini untuk kaumnya bukan hanya demi kesetaraan perempuan dengan laki-laki. Perjuangan Kartini lebih lebih luas dari itu, yakni menentang penindasan terhadap rakyat, salah satunya perempuan.

"Perlu digarisbawahi: perjuangan beliau bukan hanya soal kesetaraan perempuan. Perjuangannya adalah perjuangan lintas jenis kelamin. Perjuangan feodalisme; bagaimana kritiknya terhadap kalangan priayi," ujar Rieke saat dihubungi VIVA.co.id pada Jumat, 21 April 2017.

Perjuangan Kartini, kata Rieke, bukan untuk memisahkan perempuan dengan laki-laki, tetapi kesetaraan bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan, salah satunya perempuan dan anak-anak.

Keadilan bagi perempuan itu, menurut Rieke, tidak bisa ditunggu karena tak mungkin menjadi semacam hadiah dari kaum pria. Perempuanlah yang harus memperjuangkan haknya. Satu di antaranya adalah keterlibatan perempuan dalam politik, terutama dalam parlemen.

Keberadaan perempuan dalam parlemen, katanya, dapat terlibat langsung membuat atau memengaruhi kebijakan melalui penyusunan undang-undang dan peraturan yang berpihak pada mereka. Itulah yang menjadi salah satu dasar Undang-Undang Pemilu mengatur keikutsertaan perempuan dalam dunia politik atau menjadi anggota legislatif.

"Itulah kenapa Undang-Undang Pemilu mengatur perempuan duduk di parlemen, karena selama ini ada konstruksi sosial bahwa politik itu hanya untuk laki-laki," ujar Rieke, yang juga anggota Komisi VI DPR RI.

Rieke menyebutkan bahwa dia bersama sejumlah perempuan di Parlemen ikut memperjuangkan hak-hak kaumnya melalui penyusunan, misal, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara penting karena, menurut Rieke, banyak perempuan bekerja sebagai bidan, perawat, pelayan, dan lain-lain. Tenaga kerja Indonesia di luar negeri pun sebagian besar kaum perempuan sehingga Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi penting bagi mereka.

"Begitu juga dengan kasus kekerasan, korbannya kebanyakan perempuan dan anak," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menjelaskan pentingnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Kualitas perempuan

Rieke tak memungkiri fakta bahwa keterlibatan perempuan dalam ruang publik, termasuk politik, tak selalu disertai kualitas atau kapasitas mumpuni. Tetapi, katanya, negara harus tetap membuka kesempata bagi perempuan untuk berkiprah di ranah publik, sehingga pelan-pelan kapasitasnya meningkat.

"Perempuan ingin diberikan kesetaraan, diberi ruang untuk hak politik. Namun apakah kehadiran perempuan berbanding lurus dengan kualitasnya? Belum tentu, karena itu perempuan harus diberikan akses untuk kemajuan," katanya.

Rieke kembali mengingatkan, Hari Kartini yang dirayakan hari ini tidak cukup memakai kebaya. Dia ingin semua kembali mengingat dan berpikir betapa sulit perjuangan Kartini di masanya.

"Kartini meninggal karena melahirkan. Semua spirit perjuangan Kartini harus hidup bagi kita semua. bagaimana perempuan Indonesia harus diberikan akses yang sama agar bisa berkontribusi, tapi akses itu tidak bisa ditunggu, harus diperjuangkan," ujar pemeran tokoh Oneng dalam tayangan komedi situasi Bajaj Bajuri itu.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP