- ANTARA FOTO/Ubaidillah
VIVA.co.id – Sejak beberapa pekan terakhir, Dewan Perwakilan Daerah mendapat sorotan masyarakat. Menyusul kekisruhan yang terjadi dalam pergantian pimpinan lembaga tersebut.
Pengamat politik dari Poltracking Indonesia, Hanta Yudha mengingatkan DPD untuk kembali ke rencana awal sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan daerah.
"DPD itu adalah mewakili perseorangan dia memperjuangkan kepentingan daerah, jadi kalau dikuasai politik maka keluar dari khittah DPD. Maka pilihannya kembali ke khittah atau bubarkan DPD," kata Hanta di Jakarta, Sabtu 8 April 2017.
Dia menilai, DPD saat ini kebanyakan mementingkan kepentingan politiknya dibanding kepentingan rakyat. Hal itu bisa dilihat dari munculnya dualisme di internal institusi tersebut untuk memperebutkan kursi pimpinan DPD.
"Kita berharap DPD bisa mengambil keputusan politik sendiri tidak perlu berkoordinasi dengan ketua umum parpolnya lagi, sehingga punya leluasa untuk memperjuangkan daerahnya," ujar dia.
Hanta pun mendukung bila kewenangan DPD diperkuat dalam Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Hal itu dilakukan untuk menyeimbangi kewenangan DPR.
"DPD menghadapi degradasi kualitas. Pertama, soal perkuatan DPD untuk mengimbangi kepentingan politik partai. Kedua, eksistensi dan kinerja DPD. Ketiga, parpolisasi awalnya DPD ring untuk menyeimbangkan kepentingan daerah," katanya.
Maju Lagi Jadi Anggota DPD, Oso Dikritik
Oso mendaftar jadi senator untuk dapil Kalimantan Barat.
