- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Daftar pemilih tetap (DPT) sering kali menjadi masalah di berbagai pilkada. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sering kali kesulitan untuk melakukan sinkronisasi data yang dimiliki daerah dan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kasubdit Pengolahan Data Dukcapil Kemendagri, Erikson Manihuruk, mengakui bahwa sering ada perbedaan antara data pemerintah pusat dan daerah yang diajukan ke KPU saat pilkada hingga pemilihan presiden.
"Dari data kependudukan yang ada memang tidak pernah sinkron karena daerah maunya naik terus," kata Erikson usai FGD menghadapi proses persiapan Tahapan Pemilu 2019 di Jakarta, Kamis, 6 April 2017.
Tak hanya itu, Erikson mengakui kerap menemukan data ganda pada data kependudukan yang diajukan oleh daerah. Atas dasar itu, Erikson meminta KPU menggunakan data kependudukan yang diajukan Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan jumlah pemilih tetap dalam pilkada.
"Jadi kita tidak usah mempersoalkan data yang dari daerah tadi, karena data daerah setiap hari disinkronkan ke pusat, Dukcapil tahu hari ini yang meninggal dan lahir," kata dia.
Selain itu, menurut Erikson, Kementerian Dalam Negeri juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan tiap daerah secara reguler.
"Kondisi sekarang kita serahkan data per semester, yang terakhir itu semester II 2016 nanti Juni semester I 2017. Kami sudah siapkan data buku semester yang resmi ditandatangani menteri. Dan ini yang berlaku karena data yang dikeluarkan daerah harus disinkronkan Kemendagri," katanya. (ase)
Mahfud MD: Keputusan Sudah Ada, Negara Harus Terus Jalan
Sudah tidak perlu ada perdebatan tentang Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
