- VIVA.co.id/Riki Ilham Rafles
VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK menginginkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar bisa menunjukkan keadilan dalam menjalankan tugas administratifnya sebagai penyelenggara Pemilu.
Menurut JK, hal itu harus diwujudkan oleh para komisioner kedua lembaga yang baru ditetapkan. KPU dan Bawaslu saat ini memiliki anggota yang seluruhnya baru usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan nama-nama komisioner yang dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan.
"Jadi tantangannya bersikap adil saja," ujar JK di Hotel Shangri-La, Jakarta, Kamis, 6 April 2017.
JK mengatakan, keadilan antara lain bisa diwujudkan jika KPU dan Bawaslu memiliki data kependudukan yang akurat dan aktual. JK ingin para komisioner yang bekerja untuk periode 2017 hingga 2022 bisa memastikan hak rakyat Indonesia untuk menyalurkan suara bisa terpenuhi baik pada pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).
"Dan update (perbaharui) semua data penduduk," ujar JK.
Tujuh komisioner baru KPU yaitu Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, Hasyim Asy'ari, Viryan, Evi Novida Ginting Manik dan Arief Budiman. Sementara lima anggota baru Bawaslu yaitu Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, Rahmat Bagja, Abhan, dan Fritz Edward Siregar.
DPR selanjutnya menyerahkan nama komisioner terpilih kepada Presiden Joko Widodo untuk dilantik.
Fahri Hamzah: KPU Harus Netral
KPU saat ini, terlihat seperti dikoordinir oleh petahana.
