- VIVA.co.id/ Reza Fajri.
VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bisa dihemat hingga triliunan rupiah jika anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tak dipilih lagi secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum.
Maka politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu menyampaikan wacana tak dipilihnya anggota DPD melalui Pemilu sebagai opsi yang bisa diambil pemerintah untuk mereformasi DPD.
DPD, bagi dia, harus direformasi. Alasannya, lembaga yang baru membuat kehebohan karena sidangnya ricuh dan pemilihan ketua barunya itu dipersoalkan, tidak memiliki fungsi legislatif murni layaknya Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal, sama dengan anggota DPR, para anggota DPD saat ini dipilih langsung melalui Pemilu 2014.
"Kalau tidak difungsikan sebagai fungsi legislatif murni, maka tidak perlu DPD dipilih melalui Pemilu. Mahal ongkosnya. Ongkos untuk memilih DPD itu triliunan. Kita hemat saja itu yang triliunan itu," ujar Fahri di Universitas Negeri Jakarta, Rabu, 5 April 2017.
Menurut Fahri, pemilihan anggota DPD bisa disepakati oleh pemerintah dan lembaga legislatif daerah setempat jika opsi yang ia tawarkan dijalankan pemerintah.
Sementara, opsi kedua yang ditawarkan adalah pemberian fungsi legislatif murni kepada DPD layaknya DPR. Dengan demikian, lembaga yang saat ini beranggotakan 132 orang itu tidak menjadi anomali dalam sistem ketatanegaraan, yaitu menjadi perwakilan daerah, namun hanya menjalankan peran simbolis saja.
"Kalau DPD dijadikan dipilih oleh rakyat dalam Pemilu yang akan datang, selayaknya DPD diberikan fungsi legislatif murni. Dia punya akses kepada pembuatan undang-undang, kepada anggaran, dan pengawasan," ujar Fahri. (ren)
La Nyalla Minta Doa Rais Aam NU, Bilang Demokrasi RI Perlu Dikoreksi
La Nyalla Mahmud Mattalitti menemui Rais Aam NU dan memaparkan alasan upayanya untuk memperjuangkan ketentuan presidential threshold nol persen.
