TUTUP
TUTUP
POLITIK

LSM Bela KPU Soal Kenaikan Anggaran Verifikasi Parpol

KPU ajukan anggaran Rp452 miliar untuk verifikasi parpol.
LSM Bela KPU Soal Kenaikan Anggaran Verifikasi Parpol
Ilustrasi Verifikasi Parpol Peserta Pemilu (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVA.co.id – Komisi Pemilihan Umum  mengajukan anggaran hingga Rp452 miliar untuk kegiatan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2019. Dewan Perwakilan Rakyat pun mengkritk besaran anggaran untuk verifikasi 73 partai politik yang saat ini terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM tersebut.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menilai besarnya anggaran yang naik dua kali lipat dibandingkan anggaran verifikasi partai politik untuk Pemilu 2014 lalu itu masih wajar.

"Wajar saja. Karena konstruksi pola-pola verifikasi yang mahal seperti itu sudah dibentuk mulai hulunya yakni di Undang-Undang Pemilu. Kalau UU Pemilu tidak mensyaratkan seperti itu pasti akan lebih sederhana dan lebih murah," kata Titi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Maret 2017.

Ia berujar, jika DPR ingin anggaran verifikasi partai politik hemat, tak ada cara lagi, selain mengubah syarat verifikasi partai politik yang lebih sederhana dan lebih mudah, pada UU nomor 8 tahun 2012 tersebut.

"Tapi kan pendekatan kita sangat administratif. Rezim kita sangat mensyaratkan keterpenuhan administrasi. Bagaimana mungkin kita mensyaratkan satu kabupaten/kota ada seribu anggota. Tapi seribu anggota itu tak perlu serius-serius verifikasinya. Akhirnya ya basa-basi saja," terang Titi.

Karenanya, ia pun mengingatkan DPR, bahwa apa yang dilakukan KPU tersebut sudah sesuai, sebagaimana yang disyaratkan regulasi yang ada. Sebab, KPU harus melakukan sensus, pencocokan dan penelitian seluruh kader partai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

"KPU kan menggunakan pendekatan sesuai yang diatur UU. Mereka masih merujuk UU Pemilu yang lama bahwa verifikasi harus betul-betul memastikan bahwa syarat-syarat itu harus dipenuhi orang per orang," kata dia.  

"Untuk memastikan bahwa KTA yang diserahkan itu benar berarti harus ada sensus, yakni pencocokan dan penelitian. Dengan skala indonesia yang sangat luas dan sangat besar. Kalau betul-betul ingin menegakkan aturan dengan benar ya itulah konsekuensinya," lanjutnya.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP