TUTUP
TUTUP
POLITIK

Dampak Politik Kasus e-KTP ke Parpol

Dampak Politik Kasus e-KTP ke Parpol
M Qodari (Antara/ Rosa Panggabean)

VIVA.co.id – Meskipun telah masuk ke ranah hukum, kasus dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) juga tidak lepas dari ranah politik. Menurut pengamat politik dari Indo Barometer M Qodari, kasus korupsi bisa menurunkan citra partai, setelah berkaca pada kasus Partai Demokrat.

"Demokrat 2009 menang dengan 21 persen, padahal 2004 7,5 persen. Tapi karena bendahara umum dan kadernya terlibat korupsi, akibatnya telak, Demokrat hanya dapat 10 persen di 2014," kata Qadari ketika ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Maret 2017.

Namun menurut Qodari, dampak kasus korupsi bisa diredam dengan soliditas partai. Dia mencontohkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang relatif bisa bertahan setelah Presidennya yakni Luthfi Hasan Ishaq terkena kasus korupsi.

"Jadi memang pengaruh korupsi bisa telak, tapi tergantung juga variabel lain. Tergantung soliditas internal. Kalau solid seperti PKS, recovery mudah, tapi kalau tidak solid, ada perpecahan di dalam, maka sulit," ujar Qodari.

Walaupun berdasarkan hitung-hitungan dampak kasus e-KTP akan terasa pada Pemilu 2019, namun menurut Qodari hal itu juga tergantung dari bagaimana sikap atau posisi partai itu terhadap korupsi.

"Memang dampak kepada partai tergantung juga positioning partai dalam kasus itu. Pada 2009 Demokrat dianggap bersih. Dalam kasus PKS, PKS dicitrakan bersih. Ketika LHI kena kasus, ya seperti digebuk kepalanya," kata Qodari.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menilai jika kasus ini berjalan panjang bahkan hingga dua tahun, maka kasus ini punya daya rusak ke depan. Khususnya menyangkut Pemilu 2019 nanti.

"Ini kan juga dalam proses dua tahun kita akan Pemilu. Daya rusak opini bisa berbahaya," ujar Masinton.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP