Sistem Pemilu Tertutup Dinilai Bisa Khianati Reformasi
VIVA.co.id – Sebagian partai politik di DPR sepakat bahwa Pemilu 2019 menggunakan sistem proporsional tertutup, sebagaimana usulan Pemerintah. Namun usulan tersebut juga mendapat penolakan dari sebagian partai lain dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, yang saat ini masih berlangsung.
Ketua Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengingatkan bahwa keinginan pemerintah dan sebagian partai politik ingin menggunakan sistem proporsional tertutup dalam Pemilu mendatang sangat bertentangan dengan keinginan rakyat.
Sebab, lanjut Ray, keinginan itu tidak sesuai dengan agenda reformasi yang memperjuangkan Pemilu agar diselenggarakan secara terbuka, jujur dan adil (jurdil).
"Ketika perjuangan reformasi, masyarakat inginnya memang pemilu dilaksanakan secara terbuka. Tapi kenapa sekarang ingin dilakukan tertutup," ujar Ray dalam suatu acara di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 18 Maret 2017.
Ray pun heran dengan keinginan sebagian partai politik di parlemen yang justru mendukung usulan pemerintah itu.
Padahal, yang ia tahu, kursi parlemen banyak diisi oleh para aktivis reformasi yang memperjuangkan kebebasan demokrasi kala itu.
"Sekarang di DPR kan kebanyakan yang menolak ketika reformasi. Tapi kenapa sekarang berubah. Padahal kalau publiknya konsisten ingin terbuka," ujar Ray.
Ia mengingatkan, dengan sistem pemilu proporsional tertutup, maka peluang terjadinya permainan rupiah di balik pesta demokrasi semakin besar.
Oleh karenanya, maksud hati pemerintah dan sebagian partai politik di parlemen, yang ingin menghilangkan segala bentuk pelanggaran pemilu, salah satunya politik uang jelas akan mustahil berhasil. (ren)
"Tapi kalau tertutup benar-benar tertutup permainan uang juga meningkat. Istilahnya, ada setoran ke pusat agar mendapatkan nomor cantik ini," ujar Ray. (ren)
