- ANTARA/Hafidz Mubarak A.
VIVA.co.id – Kasus mega korupsi e-KTP menyeret banyak nama kader Partai Golkar. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono berharap kasus e-KTP tak membuat elektabilitas partai berlambang pohon beringin ini anjlok.
Karena dalam waktu dekat dua event besar demokrasi akan dimulai. Event tersebut adalah Pilkada serentak tahap ke tiga pada 2018 dan Pemilihan Presiden 2019.
"Saya tentu berharap setiap isu apapun tidak punya pengaruh pada Partai Golkar. Termasuk isu e-KTP," kata, Agung di DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa 14 Maret 2017.
Menurutnya setelah Golkar memutuskan menjadi pendukung pemerintahan Jokowi-JK pada Munaslub di Bali, kondisi Golkar semakin membaik. Soliditas yang dibangun terbukti pada hasil Pilklada tahap satu dan dua.
Menurut mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) di era presiden SBY ini pada Pilkada serentak tahap dua yang baru usai, perolehan Golkar signifikan secara nasional.
"Pilkada pada 15 Februari lalu dalam suasana yang solid. Menghasilkan kursi yang cukup menggembirakan. Dari 101 daerah kami tertinggi, perolehan kami 58 persen," paparnya.
Untuk itu, Agung meminta pengurus dan kader partai Golkar dari tingkat pusat hingga daerah mempertahankan soliditas. Dan tidak terpengaruh oleh isu korupsi e-KTP.
Rapat Dewan Pakar hari ini untuk merumuskan rekomendasi bagi DPP Partai Golkar untuk menjaga soliditas partai. Rekomendasi tersebut diantaranya usulan pembentukan tim advokasi kasus e-KTP.
Agung enggan menjelaskan lebih detail apa saja rekomendasi Dewan Pakar yang akan diserahkan pada DPP Partai Golkar. "Paling lambat Kamis pagi rekomendasi kami serahkan," katanya.
