Budiman Sudjatmiko Tantang KPK Konfrontir dengan Penuduh
- Antara/ Benny S Butarbutar
VIVA.co.id – Dakwaan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta tak hanya menyebut nama petinggi partai politik, namun dakwaan menyebut juga 37 orang anggota Komisi II DPR RI mendapat aliran dana korupsi e-KTP. Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko yang berada dalam daftar 37 anggota Komisi II itu menantang KPK untuk mengkonfrontir penuduh dan tertuduh secara terbuka.
"Saya siap di dikonfrontir dengan yang mengatakan membagikan uang," kata Budiman dalam diskusi di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017.
Politikus PDIP ini bahkan menegaskan ia siap dikonfrontir dengan siapa saja terkait aliran dana e-KTP. "Kalau perlu staf lama saya panggil semua. Bahkan dengan istri saya," tegasnya.
Menurutnya upaya konfrontir dalam kasus e-KTP sangat penting untuk membuktikan sebuah tuduhan. Selain itu konfrontir justru akan mempercepat pengungkapan kasus e-KTP yang telah bergulir lama.
"Ini demi menegakkan keadilan dan menghindari fitnah. Saya meminta KPK untuk memeriksa semua anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 dan tentu saja termasuk saya untuk melakukan konfrontir langsung," tegasnya.
Budiman mengungkapkan dirinya telah dua periode menjadi anggota Komisi II DPR RI. Selama hampir 10 tahun menjadi anggota Komisi II DPR RI, ia mengakui sempat mengikuti beberapa kali pembahasan mengenai program e-KTP.
Selama perjalanan panjang pembahasan e-KTP di DPR RI menurutnya ada selentingan terkait upaya suap dalam e-KTP. Namun ia membantah bila dituduh ikut menikmati aliran dana e-KTP.
"Saya pernah dengar adanya selentingan itu. Saya tidak tertarik dan tidak menerima itu," katanya.
Budiman mengungkapkan fraksi PDIP kritis dalam pembahasan e-KTP di Komisi II DPR RI. Sikap kritis ini tidak terkait anggaran e-KTP.
"Program single identity ini sangat baik. Kita kritis terhadap penyimpanan dan kemanan data," katanya.
