- VIVA.co.id/ Reza Fajri.
VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mengaku sempat membicarakan masalah dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dengan Presiden Joko Widodo. Ini berlangsung di sela-sela pertemuan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Merdeka Jakarta, Selasa 14 Maret 2017.
Fahri mengusulkan penggunaan hak angket dewan atau hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu masalah menyangkut e-KTP. Kasus yang kini sedang bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta itu menyeret banyak nama politisi di DPR, menteri, hingga kepala daerah.
Dalam pertemuan informal di Istana Merdeka, Fahri Hamzah sempat menjelaskan kepada Jokowi mengenai angket e-KTP.
"Saya bilang (ke Jokowi) ini lebih baik kita investigasi secara menyeluruh ya kan, supaya ini betul-betul bisa terbuka," kata Fahri, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 14 Maret 2017.
Jokowi Merespons
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Presiden Jokowi merespons dengan positif. Sehingga, tidak ada masalah kalau ini digulirkan dan digunakan oleh DPR untuk melihat persoalan secara mendalam pada dugaan kasus korupsi Rp2,3 triliun itu.
Fahri meyakinkan itu juga, karena untuk pemerintahan Presiden Jokowi sudah dipastikan tidak ada sangkut pautnya. Sebab, masalah e-KTP sudah terjadi sebelum mantan gubernur DKI Jakarta itu menjabat kursi orang nomor satu di Indonesia.
"Inikan kasus pemerintahan periode lalu kan bukan beliau (Jokowi). Artinya Pak Jokowi bersih tangannya di sini gitu loh. Malah saya lihat yang tidak bersih itu adalah ketua KPK (Agus Rahardjo)," kata Fahri. Sehingga, ia menuntut agar Agus mundur karena ada konflik kepentingan.
Karena persoalan tidak terkait pemerintahan Jokowi, Fahri berharap agar Presiden bisa mendukung upaya dewan untuk menggunakan hak angket tersebut.
"Saya bilang ini bukan kasus di pemerintahan sekarang, jadi saya berharap Presiden mendukung. Ya kita tunggu saja respons dari Presiden," katanya. (ren)
