Studi ke Luar Negeri Tak Ganggu Penyelesaian RUU Pemilu

Salah satu suasana saat pembahasan RUU Pemilu di DPR.
Sumber :
  • Antara/Wahyu Putro A

VIVA.co.id - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang Undang Pemilihan Umum Ahmad Baidowi menilai rencana kunjungan Pansus ke Jerman dan Meksiko tidak mengganggu penyelesaian RUU ini. Dia menyebut semua sudah sesuai jadwal.

Demokrat Tetap Mendesak Bahas Revisi UU Pemilu

"Tidak mengganggu. Karena dilaksanakan di masa reses. Pembahasan RUU Pemilu sudah di tingkat Panja. Dijadwalkan 9 kali Panja. Sekarang sudah dua kali Panja. Target pembahasan sesuai schedule," kata Baidowi kepada VIVA.co.id, Jumat, 3 Maret 2017.

Baidowi mengatakan studi banding ke kedua negara tersebut bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang sistem pemilu di sana. Dia pun menjelaskan mengapa Jerman dan Meksiko dipilih.

DPR Tetapkan 33 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Tak Ada RUU Pemilu

"Karena Jerman sedang melakukan evaluasi sistem pemilu, termasuk penerapan e-voting tersebut. Pansus ingin terbang ke Jerman untuk mendapat masukan yang utuh. Ini agar ketika Indonesia memutuskan menggunakan sistem pemilu yang sama seperti Jerman, potensi-potensi kerugian dapat diantisipasi dan diperkirakan," tuturnya.

Sementara itu, tujuan Pansus berkunjung ke Meksiko disebut tak kalah penting dengan kunjungan ke Jerman. Negara-negara di Amerika Latin adalah contoh terbaik untuk membandingkan soal keseluruhan sistem pemilu.

UU Pemilu Tidak Masuk Prolegnas, PKS Ngotot Direvisi

"Kemudian secara spesifik, di Meksiko nanti Pansus ingin mendapatkan gambaran yang lengkap tentang peradilan pemilu, mulai aspek filosofis, kelembagaan, sampai pada aspek teknis acara peradilannya," kata Baidowi.

Sebelumnya diberitakan, pimpinan dan anggota Panitia Khusus Rancangan Undang Undang Pemilu akan melakukan studi banding ke luar negeri, yakni ke Jerman dan Meksiko pada 10 Maret 2017. Kunjungan itu dalam rangka untuk mengkaji regulasi pelaksanaan pesta demokrasi di dua negara tersebut yang dinilai hampir sama karakteristiknya dengan Indonesia. (ase)

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman

Ketua MK Sebut UU Pemilu dan UU Cipta Kerja Paling Sering Digugat

Ada sebanyak 48 undang-undang yang yang dimohonkan pengujiannya di MK tahun 2021. UU Pemilu dan UU Cipta Kerja paling banyak digugat

img_title
VIVA.co.id
10 Februari 2022